Media Asing Menanggapi Rencana Indonesia Membentuk Danantara
- Antara
Di balik potensi investasi yang sangat besar, implementasi Danantara menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah potensi intervensi politik. Dengan nilai aset yang mencapai triliunan rupiah, Danantara menjadi incaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan investasi demi keuntungan politik jangka pendek. Risiko ini harus dikelola dengan mekanisme tata kelola yang independen dan transparan agar kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, tetap terjaga.
Selain itu, integrasi aset dari berbagai BUMN yang memiliki budaya, sistem manajemen, dan struktur organisasi yang berbeda merupakan tantangan teknis yang tidak dapat dianggap remeh. Proses konsolidasi tersebut memerlukan strategi integrasi yang matang untuk memastikan sinergi yang optimal. Jika terjadi kegagalan dalam mengintegrasikan aset secara efektif, maka potensi efisiensi dan peningkatan nilai tambah yang diharapkan tidak akan tercapai.
Dinamika regulasi juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Lingkungan hukum dan kebijakan investasi di Indonesia masih mengalami perkembangan, dan perubahan peraturan dapat mempengaruhi operasional Danantara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya kerangka hukum yang kokoh dan adaptif agar lembaga ini dapat beroperasi dengan stabil di tengah ketidakpastian global.
Selain risiko internal, ada pula risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Danantara. Misalnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan kondisi pasar global yang bergejolak dapat berdampak pada nilai investasi. Dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun (sekitar 61 miliar dolar AS), setiap perubahan kondisi ekonomi global memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kinerja Danaantar. Oleh karena itu, upaya mitigasi risiko melalui diversifikasi portofolio dan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan real-time sangat penting.
Pernyataan Resmi dan Dukungan Parlemen
Menteri BUMN Erick Thohir, dalam pernyataannya kepada parlemen, menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan kinerja BUMN. Menurut Thohir, Danantara akan memainkan peran strategis dalam mengelola dividen dan investasi, serta menciptakan sinergi antar perusahaan negara. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mereformasi sektor BUMN agar lebih efisien dan kompetitif di tingkat global.
Wakil ketua parlemen, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan negara dari Kementerian BUMN ke Danantara merupakan langkah logis dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dasco menambahkan bahwa kerangka hukum yang kuat sedang disiapkan untuk mendukung operasional lembaga ini, sehingga kekhawatiran investor terkait campur tangan politik dapat diminimalisir.
