Revisi UU TNI Disorot, Prabowo Angkat Bicara: “Ini Bukan Dwifungsi, Ini Soal Efektivitas Kepemimpinan!”
- Viva.co.id
Jakarta, WISATA - Dalam pertemuan eksklusif dengan para pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bicara blak-blakan soal polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menuai gelombang penolakan publik. Diterbitkan dengan kecepatan tinggi dan langsung disahkan menjadi undang-undang, langkah tersebut mengundang beragam spekulasi. Namun, Prabowo dengan tegas meluruskan pandangan publik yang dianggap keliru.
“Saya ingin sampaikan apa adanya. Revisi UU TNI ini tidak ada hubungannya dengan keinginan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti masa lalu. Ini murni soal efektivitas kepemimpinan dan kesinambungan institusi,” tegas Prabowo dalam dialog yang ditayangkan dalam program 'Tanpa Sensor: Presiden Prabowo Bicara Kinerja' di tvOne, Senin malam, 7 April 2025.
Kenapa Perlu Direvisi?
Presiden Prabowo mengungkapkan alasan mendasar di balik percepatan RUU TNI. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, struktur kepemimpinan di tubuh TNI mengalami pergantian yang terlalu cepat karena faktor batas usia pensiun. Ini menciptakan masalah dalam kontinuitas dan efektivitas kepemimpinan.
“Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti. Karena usianya habis. Bagaimana kita bisa membangun organisasi yang solid kalau setiap tahun pimpinannya berganti?” ujar Prabowo dengan nada prihatin.
Dia menyebut, banyak perwira tinggi yang justru harus pensiun saat baru akan digunakan atau diberikan tanggung jawab strategis. Dengan perpanjangan usia pensiun lewat revisi UU TNI, para jenderal yang berkualitas bisa memberikan kontribusi lebih lama, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.
Tidak Ada Niat Menghidupkan Dwifungsi ABRI
