Presiden Prabowo Subianto, Jangan Sekali-Kali Tinggalkan Ulama dan Tokoh Agama jika Ingin Berhasil Membangun Bangsa

Jakarta, WISATA - Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kritik dan tantangan muncul terkait arah kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diwarnai beberapa blunder ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Yoyok Pitoyo, Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), memberikan pandangan dan saran terkait arah pembangunan bangsa.

Pentingnya Peran Ulama dan Tokoh Agama

Dalam pernyataannya, Yoyok Pitoyo menekankan bahwa ulama dan tokoh agama memiliki peran vital sebagai penjaga moralitas bangsa. “Pemerintah harus merangkul para ulama dan tokoh agama untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Jika pemerintah mengabaikan mereka, risikonya adalah kebijakan yang kehilangan arah dan jauh dari akar budaya bangsa,” ujarnya.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, peran ulama sangat signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga keterlibatan tokoh agama menjadi kunci harmoni dan stabilitas sosial.

Refleksi 100 Hari Pemerintahan

Yoyok juga menyoroti bahwa seratus hari pertama pemerintahan Prabowo belum menunjukkan gebrakan besar yang bisa menjadi solusi atas persoalan bangsa. Menurutnya, pemerintah perlu kembali kepada jati diri bangsa dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

“Kesejahteraan rakyat adalah inti dari kedaulatan bangsa. Jika rakyat tidak sejahtera, maka seluruh pembangunan tidak memiliki makna. Tradisi dan budaya luhur yang menjadi identitas bangsa juga harus dijaga agar kita tidak kehilangan arah dalam modernisasi,” tambahnya.

Rencana Kenaikan PPN: Sikap Bijak yang Diharapkan

Salah satu isu yang juga menjadi perhatian adalah rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Yoyok, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang, terutama dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha kecil dan menengah.

“Rencana kenaikan PPN ini bisa menjadi pukulan berat bagi rakyat kecil, terutama pelaku UMKM yang sedang berjuang pulih pasca-pandemi. Pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang sudah kesulitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar itu, kebijakan yang membebani UMKM akan berdampak luas pada perekonomian nasional.

Doa dan Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Yoyok juga menyampaikan doa dan harapannya untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap agar pemerintah diberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan besar yang ada.

“Kami berdoa semoga Allah SWT memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan keberkahan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk menghadirkan solusi nyata yang menjawab berbagai persoalan bangsa. Hanya dengan bersatu dalam nilai-nilai agama, tradisi, dan kebersamaan, Indonesia dapat mencapai keadilan, kemakmuran, dan kejayaan yang sesungguhnya,” katanya.

Dukungan untuk Pelaku UMKM

Sebagai Ketua Umum KOPITU, Yoyok Pitoyo juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM. Ia berharap pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap permodalan, pelatihan, dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat berkembang lebih baik.

“Kami berharap pemerintah dapat menjadikan UMKM sebagai prioritas dalam kebijakan ekonomi. Dukungan yang konkret akan membawa dampak besar, baik untuk perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menghadapi Tahun Baru 2025

Menjelang tahun baru 2025, Yoyok Pitoyo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih baik. Ia menekankan bahwa kerjasama antara pemerintah, ulama, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Mari kita songsong tahun 2025 dengan semangat baru. Jadikan nilai-nilai agama, tradisi, dan budaya luhur bangsa sebagai pijakan kita. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.

Pernyataan Yoyok Pitoyo ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan ke depan. Dengan melibatkan ulama dan tokoh agama, menjaga tradisi dan budaya, serta memberikan perhatian lebih kepada rakyat kecil dan UMKM, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.