Ketika Pajak Membebani: Relevansi Mukadimah Ibnu Khaldun di Era Modern

Jakarta, WISATA - Pajak adalah tulang punggung sebuah negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Namun, kebijakan pajak yang tidak tepat dapat menjadi bumerang yang melemahkan ekonomi, menggerus kepercayaan rakyat, dan merusak stabilitas negara. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya monumental Mukadimah memberikan perspektif yang relevan dalam memahami hubungan antara pajak, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di era modern.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pajak dan Stabilitas Negara

Ibnu Khaldun, seorang pemikir Islam abad ke-14, menekankan bahwa:

“Keadilan adalah dasar bagi pemerintahan, dan penindasan adalah tanda kehancurannya. Ketika pemerintah berlaku tidak adil melalui pajak yang berlebihan, kekayaan rakyat terkuras, usaha mereka terhambat, dan negara kehilangan sumber kekuatannya.”

Pandangan ini menyoroti pentingnya keadilan dalam kebijakan perpajakan. Pajak yang terlalu tinggi tidak hanya membebani rakyat, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas ekonomi, menyebabkan kemiskinan, dan menciptakan ketimpangan sosial. Sebaliknya, pajak yang moderat dan adil akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kenaikan PPN 12% di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah merencanakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik.

Halaman Selanjutnya

Namun, rencana ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang khawatir bahwa kenaikan ini akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat inflasi dan stagnasi pendapatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada 2024 mencapai 3,27% (year-on-year), sementara daya beli masyarakat mengalami penurunan signifikan, terutama pada kelompok menengah ke bawah.