UU ITE 2024: Mengancam atau Melindungi? Sorotan Penting dari Revisi Kedua UU ITE

Serangan Siber dan Peran Platform Digital

Serangan siber yang semakin meningkat juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam revisi UU ITE. Pemerintah dan platform digital perlu bekerja sama untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Tanggung jawab platform digital dalam menangani penyalahgunaan layanan mereka harus diatur dengan jelas, terutama dalam hal penghapusan konten ilegal dan perlindungan data pengguna.

Namun, perlu diingat bahwa regulasi yang terlalu ketat bisa berdampak buruk pada inovasi. Platform digital harus diberi kebebasan untuk berkembang, tetapi dengan tetap mempertahankan tanggung jawab dalam menjaga keamanan siber dan perlindungan pengguna.

Belajar dari Pengalaman Global

Indonesia dapat belajar dari negara lain dalam mengatur ekosistem digital. Standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi yang efektif dan seimbang. Implementasi standar global akan membantu Indonesia menjaga persaingannya di pasar teknologi global dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat digital.

Melawan Disinformasi tanpa Membatasi Kritik

Penyebaran hoaks dan disinformasi adalah salah satu alasan utama di balik revisi UU ITE. Namun, perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum terhadap hoaks harus dilakukan dengan transparan dan tidak selektif. Kritik yang sah tidak boleh dikriminalisasi dengan alasan menyebarkan hoaks.

Halaman Selanjutnya

Langkah-langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan demokrasi. Regulasi yang diterapkan tidak boleh membatasi ruang publik untuk menyampaikan kritik yang konstruktif, terutama terhadap kebijakan pemerintah.