Indonesia-RRT: Kerja Sama Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Jakarta, WISATA — Dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Beijing, RRT, pada 8-11 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden RRT Xi Jinping dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada Sabtu sore, 9 November 2024, di Great Hall of the People, Beijing. MoU ini merupakan langkah penting dalam mempererat kerja sama Indonesia-RRT, khususnya di sektor ekonomi biru yang meliputi pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Ekonomi Biru: Kunci Pemanfaatan Laut yang Berkelanjutan

Ekonomi biru menjadi fokus utama dalam kerja sama ini, mencakup sektor-sektor seperti energi laut terbarukan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, serta kerja sama industri kelautan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sektor kelautan Indonesia bernilai sekitar USD 1,33 triliun per tahun, dengan sektor perikanan dan pariwisata yang masih memiliki ruang ekspansi yang besar. MoU ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan potensi tersebut untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen kuat dari kedua negara untuk mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. “Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi ekonomi laut yang sangat besar, sementara RRT memiliki keunggulan dalam teknologi kelautan. Kolaborasi ini sangat strategis bagi kedua negara,” kata Menko Airlangga.

Pengembangan Industri Hilirisasi dan Biofarmasi Laut

Di bawah payung MoU ini, industri hilirisasi produk kelautan, seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, menjadi salah satu sektor prioritas yang akan dikembangkan. Industri pengolahan hasil laut diyakini mampu memberikan nilai tambah yang signifikan. Menurut data BPS, ekspor produk makanan laut Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 5,8 miliar, dengan Tiongkok sebagai salah satu pasar utama. Dengan pengembangan industri hilirisasi ini, nilai ekspor produk perikanan Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Kolaborasi dalam Energi Bersih dan Pembangunan Infrastruktur Kelautan

Selain perikanan, MoU ini mencakup pengembangan energi laut terbarukan seperti tenaga angin, tenaga pasang surut, dan fotovoltaik. Energi terbarukan dari laut ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi Indonesia, khususnya bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Indonesia juga menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025.

Selain itu, kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, serta transportasi laut. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya mencakup teknologi dan inovasi, tetapi juga aspek infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor kelautan secara keseluruhan.

Transisi Menuju Ekonomi Hijau Rendah Emisi

Indonesia dan RRT juga berkomitmen untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi melalui peningkatan investasi dalam teknologi hijau dan promosi inovasi kelautan. Dalam hal ini, MoU mencakup pula pengembangan teknologi green carbon yang bertujuan untuk menyerap emisi karbon dari laut. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor kelautan berkontribusi dalam menyerap hingga 15% dari total emisi nasional, sehingga pengembangan teknologi green carbon dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pengurangan emisi.

Kolaborasi Multisektoral untuk Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

MoU ini juga melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, sektor swasta, lembaga penelitian, lembaga keuangan, hingga pelaku bisnis. Implementasi MoU diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2028-2029. Menko Airlangga menyatakan, “Kerja sama multisektoral ini akan memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional dan mempercepat capaian target pertumbuhan ekonomi.”

Melalui kerja sama ini, sektor kelautan Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja baru di sektor kelautan dan mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah pesisir.