Program Makan Bergizi Gratis: Peluang dan Tantangan bagi UMKM dalam Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran
- Handoko/Istimewa
Jakarta, WISATA - Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (KOPITU), Yoyok Pitoyo, mengucapkan selamat kepada pemerintah atas dimulainya program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini resmi beroperasi di 190 titik dapur umum dan dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Meski masih dalam tahap awal dan belum sempurna, inisiatif ini patut diapresiasi sebagai langkah besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Namun, Ketua Umum KOPITU juga memberikan beberapa koreksi dan rekomendasi untuk keberlanjutan program ini, khususnya terkait keterlibatan UMKM. Salah satu perhatian utama adalah alur prosedur pendaftaran, termin pembayaran, dan risiko finansial yang harus dipahami oleh UMKM sebelum bergabung.
Prosedur Pendaftaran yang Harus Lebih Ramah bagi UMKM
Proses pendaftaran vendor dalam program ini dilakukan secara digital melalui situs resmi BGN. UMKM diminta untuk:
- Membuat akun dan mengisi formulir pendaftaran.
- Mengunggah dokumen legalitas usaha seperti SIUP, NPWP, dan sertifikat kesehatan.
- Menyusun proposal kerja sama dan memberikan informasi detail tentang kapasitas usaha.
Namun, Ketua Umum KOPITU menyoroti bahwa proses ini perlu lebih ramah bagi UMKM kecil yang kerap kali menghadapi kendala administratif. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki dokumen usaha yang lengkap atau kemampuan menyusun proposal formal.
Rekomendasi:
- Penyederhanaan Prosedur: Kurangi jumlah dokumen yang diminta dan berikan template proposal yang mudah diikuti oleh UMKM.
- Layanan Pendampingan: Dirikan pusat layanan offline atau hotline untuk membantu UMKM menyelesaikan proses pendaftaran.
Termin Pembayaran: Tantangan Bagi UMKM dengan Modal Terbatas
Salah satu perhatian utama KOPITU adalah alur termin pembayaran yang saat ini belum dijelaskan secara rinci oleh BGN. Yoyok Pitoyo menekankan bahwa banyak UMKM memiliki keterbatasan modal untuk mendanai operasional awal, seperti pembelian bahan baku dan tenaga kerja, sebelum pembayaran diterima.
“Modal UMKM tidak besar. Karena itu, termin pembayaran harus diperhatikan dengan serius. Jika pembayaran terlambat atau prosedurnya rumit, UMKM bisa tekor bahkan mengalami kerugian,” ujar Yoyok.
Rekomendasi:
- Transparansi Termin Pembayaran: BGN perlu menjelaskan secara rinci jadwal pembayaran, dari verifikasi hingga pencairan dana.
- Skema Pembayaran Awal: Berikan pembayaran di muka atau dana talangan kepada UMKM yang lolos verifikasi agar mereka dapat memulai produksi tanpa terbebani modal awal.
- Pendampingan Finansial: Sediakan pelatihan terkait manajemen keuangan agar UMKM dapat mengelola dana dengan lebih baik selama berpartisipasi dalam program ini.
Evaluasi Kelayakan Usaha dan Analisis Bisnis
Ketua Umum KOPITU juga menekankan pentingnya bagi UMKM untuk melakukan evaluasi kelayakan usaha sebelum bergabung dalam program. Setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa kapasitas produksi mereka mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan program.
“UMKM harus memahami bahwa ada persyaratan administratif standar yang harus dipenuhi hingga pembayaran bisa diterima. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan kelayakan usaha dan analisis bisnis dengan matang agar tidak merugi,” tambah Yoyok.
Rekomendasi:
- Penilaian Risiko: UMKM sebaiknya melakukan simulasi biaya dan pendapatan untuk memastikan keberlanjutan finansial mereka selama program berlangsung.
- Dukungan Analisis Bisnis: BGN dapat bekerja sama dengan KOPITU atau lembaga terkait untuk menyediakan bimbingan teknis tentang analisis kelayakan usaha.
Peluang dan Tantangan untuk UMKM
Meski terdapat tantangan, program ini juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Dengan menjadi mitra resmi, UMKM tidak hanya mendapatkan manfaat finansial tetapi juga pengalaman berharga dalam mengelola operasi yang lebih besar.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana BGN dapat menjembatani kebutuhan pemerintah dengan kemampuan UMKM. Jika prosedur dibuat terlalu kompleks atau pembayaran tidak berjalan lancar, UMKM akan kesulitan bertahan sebagai mitra.
Inklusivitas dan Keberlanjutan Adalah Kunci
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM. Namun, untuk memastikan keberhasilan program, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal:
- Prosedur pendaftaran yang sederhana dan ramah UMKM.
- Termin pembayaran yang jelas dan tepat waktu.
- Dukungan untuk evaluasi kelayakan usaha dan analisis bisnis.
Dengan memperhatikan masukan ini, program tidak hanya akan berjalan lancar tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
