Penting! Pemerintah Melakukan Hal Berikut Ini agar Kelas Menengah Tidak Semakin Terpuruk

Jakarta, WISATA - Kelas menengah merupakan salah satu pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi motor penggerak konsumsi domestik, tetapi juga menjadi penyokong utama pendapatan negara melalui pajak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca-pandemi, kondisi kelas menengah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Kenaikan biaya hidup, inflasi yang tak terkendali, serta kebijakan fiskal yang tidak selalu berpihak pada mereka, membuat banyak keluarga kelas menengah semakin tertekan. Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah strategis, kondisi ini berpotensi memperburuk situasi ekonomi nasional.

Tantangan yang Dihadapi Kelas Menengah

1. Inflasi yang Terus Meningkat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 3,18%, dengan kenaikan harga yang signifikan terjadi di sektor transportasi dan energi. Hal ini memengaruhi daya beli kelas menengah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan dan transportasi. Jika tren ini terus berlanjut, banyak keluarga kelas menengah yang akan semakin tergantung pada tabungan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi pribadi.
2. Stagnasi Pendapatan Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, pendapatan riil banyak keluarga kelas menengah masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kelas menengah Indonesia berada dalam situasi di mana pendapatan mereka tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, lebih dari 70% rumah tangga kelas menengah di Indonesia kini lebih sering menggunakan tabungan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari .
3. Tekanan Pajak yang Tinggi Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kelas menengah adalah beban pajak yang semakin tinggi. Kelas menengah, yang menjadi kontributor utama dalam pajak penghasilan dan konsumsi, merasa semakin tertekan dengan berbagai kebijakan perpajakan. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa tanpa insentif atau kebijakan pajak yang lebih ramah bagi kelas menengah, kelompok ini bisa semakin merasa terbebani dan enggan untuk meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang Diperlukan untuk Melindungi Kelas Menengah

1. Pengendalian Inflasi dan Harga Pangan Pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan pasokan pangan yang stabil serta kebijakan harga yang adil. Badan Ketahanan Pangan Nasional perlu memperkuat koordinasi antara petani, distributor, dan pasar untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Selain itu, subsidi harga energi juga perlu diterapkan secara lebih efektif, sehingga tidak hanya membantu masyarakat kelas bawah tetapi juga melindungi daya beli kelas menengah.
2. Kebijakan Pajak yang Lebih Inklusif Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, terutama untuk kelas menengah. Salah satu opsi adalah dengan memberikan insentif pajak bagi keluarga yang memiliki pengeluaran pendidikan atau kesehatan yang tinggi. Kebijakan ini akan membantu meringankan beban ekonomi dan memberikan ruang bagi kelas menengah untuk menabung atau berinvestasi di sektor lain.
3. Dukungan untuk UMKM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah salah satu sektor yang menjadi sandaran bagi kelas menengah untuk mencari tambahan pendapatan. Pemerintah perlu memperkuat dukungan bagi sektor UMKM, baik melalui akses permodalan yang lebih mudah maupun kebijakan fiskal yang lebih mendukung pertumbuhan usaha kecil. Dengan memberikan insentif kepada UMKM, pemerintah tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kelas menengah.

Dampak Jangka Panjang jika Kondisi Ini Dibiarkan

Jika pemerintah tidak segera bertindak, dampak jangka panjang terhadap kelas menengah dan ekonomi nasional bisa sangat merugikan. Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:

1. Meningkatnya Ketidaksetaraan Ekonomi Ketimpangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas atas bisa semakin lebar. Jika kelas menengah terus terpuruk secara ekonomi, kesenjangan sosial akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial.
2. Menurunnya Daya Konsumsi Domestik Kelas menengah adalah salah satu penggerak utama konsumsi domestik. Jika daya beli mereka terus menurun, hal ini akan berdampak langsung pada sektor konsumsi dalam negeri. Sektor retail, properti, dan otomotif yang selama ini bergantung pada konsumsi kelas menengah bisa mengalami perlambatan yang signifikan.
3. Potensi Ketidakstabilan Politik Kelas menengah, sebagai kelompok yang terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih luas, memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik. Jika ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi terus meningkat, kelas menengah bisa menjadi kelompok yang kritis terhadap pemerintah, yang pada akhirnya bisa memicu ketidakstabilan politik, terutama menjelang Pilkada 2024.

Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kelas menengah dari tekanan ekonomi yang semakin besar. Pengendalian inflasi, kebijakan pajak yang inklusif, dan dukungan bagi UMKM adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan kelas menengah tetap kuat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kondisi ini diabaikan, dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan stabilitas politik bisa sangat merugikan.