Ketimpangan Ekonomi Meningkat: Kelas Menengah dan Potensi Ketidakstabilan Politik di Pilkada 2024

Jakarta, WISATA -  Pasca Pemilu 2024, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan ekonomi yang serius, khususnya dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Kelas menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian, kini menghadapi tekanan besar. Dengan kenaikan biaya hidup dan stagnasi pendapatan riil, kelas menengah berada di ujung ketidakpuasan ekonomi yang bisa berdampak pada stabilitas politik, terutama menjelang Pilkada 2024.

Ketimpangan Ekonomi yang Semakin Mencolok Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pendapatan riil masyarakat kelas menengah tidak mengalami kenaikan signifikan sejak awal tahun 2024. Di sisi lain, biaya hidup, khususnya di sektor perumahan dan transportasi, terus meningkat. Inflasi pada sektor perumahan mencapai 4,8% di Agustus 2024, sedangkan inflasi di sektor transportasi melambung hingga 13,1%​ (Badan Pusat Statistik Indonesia). Hal ini membuat banyak keluarga kelas menengah merasa tertekan secara finansial.

Selain itu, survei dari Lembaga Penelitian Ekonomi Makro mencatat bahwa ketimpangan pendapatan antara kelas menengah dan kelas atas semakin lebar. Gini ratio Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 0,385 ​(Badan Pusat Statistik Indonesia), angka yang menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan ini, jika tidak segera diatasi, dapat memicu keresahan sosial yang lebih luas.

Potensi Ketidakstabilan Politik: Kelas Menengah yang Lebih Kritis Kelas menengah Indonesia, sebagai kelompok terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih baik, cenderung lebih kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Jika ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi terus meningkat, terutama dalam konteks Pilkada yang akan datang, kelas menengah bisa menjadi kelompok yang mendorong perubahan politik.

Pengalaman dari Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu lokal. Mereka cenderung lebih aktif dalam mengorganisir kampanye, menyuarakan kritik di media sosial, dan memobilisasi dukungan politik. Jika ketidakpuasan ekonomi terus memburuk, hal ini bisa berujung pada peningkatan ketegangan politik di tingkat lokal.

Kebijakan Ekonomi yang Harus Diperkuat Untuk mencegah eskalasi ketidakpuasan politik, pemerintah perlu mengatasi ketimpangan ekonomi dengan lebih serius. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan reformasi perpajakan yang lebih progresif, serta meningkatkan subsidi di sektor-sektor yang berdampak langsung pada kelas menengah, seperti transportasi dan perumahan. Selain itu, kebijakan yang mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja juga perlu ditingkatkan.

Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia pasca Pemilu 2024 menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik, khususnya menjelang Pilkada 2024. Kelas menengah yang semakin tertekan secara ekonomi memiliki potensi untuk menjadi kelompok vokal yang kritis terhadap pemerintah, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di masa mendatang.