Tata Kelola Digital Nasional: Pilar Utama Menuju Indonesia Emas 2045

Menteri Budi Arie juga menegaskan perlunya memastikan bahwa ruang digital di Indonesia sehat, adil, dan aman bagi semua pengguna. Untuk mencapai ini, ia mendorong kajian lebih mendalam mengenai adopsi Digital Market Act (DMA) dan Digital Service Act (DSA) dari Uni Eropa. Kedua regulasi tersebut memiliki potensi untuk menjamin persaingan yang sehat antara platform digital besar dengan pelaku industri nasional, serta menjaga konten yang aman di internet.

"Kita perlu menerapkan model yang relevan bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk mengadopsi regulasi dari Uni Eropa yang bisa memastikan adanya level of playing field antara platform digital besar dan pelaku industri nasional. Ini akan menciptakan ruang digital yang sehat, transparan, dan kompetitif," ujar Menkominfo.

Pengembangan Talenta Digital: Kunci Masa Depan Ekonomi Digital

Selain regulasi dan tata kelola, Menkominfo juga menekankan pentingnya pengembangan talenta digital di Indonesia sebagai pondasi bagi keberlanjutan ekosistem digital yang inklusif. Ia mengajak UNESCO dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam memperkuat program pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk teknologi-teknologi baru seperti coding dan keterampilan digital lainnya.

"Melalui program pendidikan formal, non-formal, maupun informal, masyarakat perlu diperlengkapi dengan skillset teknologi terbaru agar siap menghadapi tantangan masa depan. Program seperti pelatihan coding untuk anak-anak dan generasi muda harus diperkuat," ungkapnya.

Kolaborasi Global dan Regional dalam Tata Kelola Digital

Tata kelola digital yang inklusif juga telah menjadi perhatian global. Melalui inisiatif Global Digital Compact dan Internet Governance Forum (IGF), negara-negara di seluruh dunia terus berusaha untuk menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tingkat regional, ASEAN telah mengembangkan panduan tata kelola kecerdasan buatan yang adil dan aman melalui Bandar Seri Begawan Roadmap dan ASEAN Guide on AI Governance and Ethics.

Halaman Selanjutnya

Indonesia sendiri telah mulai menerapkan sejumlah regulasi yang mengacu pada DMA dan DSA dari Uni Eropa, seperti Undang-Undang Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi. Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna dalam ekosistem digital nasional.