Perkembangan Ekonomi Terkini dan Arah Kebijakan APBN 2025 dalam Konferensi Pers Bersama

Jakarta, WISATA - Pagi ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yaitu Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono, menggelar konferensi pers mengenai perkembangan ekonomi terkini dan arah kebijakan APBN 2025. Acara ini bertujuan memberikan penjelasan publik terkait arah kebijakan fiskal 2025 selama periode transisi kepemimpinan.

Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Ketidakpastian Global

Penjelasan publik ini berlandaskan hasil pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani, bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gugus Tugas Sinkronisasi. Pertemuan ini bertujuan menjaga kepercayaan publik dan pasar di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta meningkatnya eskalasi geopolitik yang menimbulkan berbagai risiko.

Rancangan RAPBN 2025: Kebijakan yang Berhati-hati dan Berkelanjutan

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan persetujuan Presiden terpilih Prabowo, rancangan RAPBN 2025 yang akan disampaikan kepada DPR pada 16 Agustus 2024 tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Defisit RAPBN 2025 dirancang pada kisaran 2,29-2,82% dari PDB, sesuai pembahasan dengan Banggar DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.

Dalam postur tersebut, telah dicakup anggaran untuk Program Unggulan Makan Bergizi Gratis, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai arahan dan persetujuan Presiden terpilih Prabowo. Untuk RAPBN 2025, program ini akan dialokasikan anggaran sekitar Rp 71 triliun.

Komitmen Prabowo untuk Menjaga Defisit dan Keberlanjutan Fiskal

Halaman Selanjutnya

Presiden terpilih Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% dan menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal. Komitmen ini menjadi landasan kuat dalam menyusun RAPBN 2025 yang kredibel selama periode transisi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pasar serta memastikan keberlanjutan APBN sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam mencapai tujuan Indonesia Maju, Sejahtera, Adil, dan Beradab.