Karl Marx: “Sistem Ekonomi yang Mengabaikan Keadilan Sosial, pada Akhirnya akan Menghancurkan Dirinya Sendiri.”

Sejak abad ke‑19, pengalaman berbagai negara menunjukkan pola yang diprediksi Marx. Krisis finansial besar tahun 1929, misalnya, memicu Depresi Besar yang menghancurkan roda ekonomi global. Lapangan kerja menghilang, buruh dan petani menghadapi kelaparan, sementara segelintir orang kaya tetap mempertahankan kekayaannya. Krisis ini mengoyak legitimasi kapitalisme liberal dan membuka ruang bagi ideologi sosialis dan intervensi negara dalam ekonomi.

Lebih baru, krisis finansial 2008 menegaskan kembali thesis Marx. Eksploitasi sektor perumahan Amerika Serikat, deregulasi finansial, dan kegagalan pengawasan lembaga keuangan menghasilkan gelembung kredit yang meledak. Negara‑negara maju terpaksa menyuntik triliunan dolar demi menyelamatkan bank. Ketika rakyat menanggung akibat krisis—PHK massal, pemangkasan layanan publik—korporasi besar justru diselamatkan. Ketidakadilan ini menimbulkan kemarahan publik dan memperlebar kesenjangan.

Relevansi di Era Ekonomi Digital

Di abad ke‑21, revolusi digital mengubah lanskap ekonomi—platform ride‑hailing, e‑commerce, dan kerja lepas daring. Meskipun menjanjikan fleksibilitas, model “gig economy” seringkali mengabaikan hak sosial pekerja: upah minimum, jaminan kesehatan, dan cuti berbayar. Penghasilan para pekerja digital tetap rendah, sementara perusahaan teknologi meraup keuntungan besar. Ini mencerminkan pola klasik Marx: lapisan pekerja terpinggir, sementara modal terakumulasi pada segelintir pemilik platform.

Selain itu, otomatisasi dan kecerdasan buatan mengancam lapangan kerja tradisional. Tanpa kebijakan redistributif—pendidikan ulang, jaminan pendapatan dasar—ketimpangan hanya akan semakin melebar. Peringatan Marx tentang keruntuhan sistem yang mengabaikan keadilan sosial menjadi sangat mendesak di tengah tantangan teknologi dan globalisasi.

Jalan Menuju Ekonomi yang Berkeadilan

Marx menawarkan solusi radikal: revolusi proletariat dan pembentukan masyarakat tanpa kelas. Meskipun model ini tidak berlaku utuh di semua konteks, semangatnya—penekanan pada distribusi yang adil, demokrasi ekonomi, dan pengakuan martabat pekerja—dapat diadaptasi. Negara modern dapat memperkenalkan kebijakan progresif: pajak tinggi bagi yang sangat kaya, jaring pengaman sosial universal, hak kolektif pekerja, dan peran negara yang kuat dalam menyusun regulasi pasar.

Halaman Selanjutnya

Banyak negara Nordik, misalnya, menerapkan sistem socio‑demokrat yang menggabungkan ekonomi pasar dengan jaminan sosial yang luas. Mereka memadukan efisiensi pasar dengan model redistribusi yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial—menunjukkan bahwa keadilan sosial meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang.