Demokrat Murka, Nasdem Pilih Cak Imin untuk Cawapres Anies
- Twitter: Anis Rasyid Baswedan
Jakarta, WISATA – Menjelang Pemilu 2024 yang sudah makin dekat peta politik Indonesia semakin memanas, setelah sebelumnya dikabarkan terjadi pecah kongsi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Kini kabar panas juga merambat ke Koalisi Perubahan Perbaikan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, juga dikabarkan mulai retak. Pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, hari ini menggambarkan perkembangan situasi terbaru dalam konteks perubahan koalisi tersebut menjelang Pemilihan Umum 2024. Dalam pernyataannya, Sekjen Partai Demokrat memberikan penjelasan rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
Pada tanggal 30 Agustus 2023, informasi muncul dari Sudirman Said, yang mewakili Calon Presiden Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik antara Partai Nasdem dan PKB. Kesepakatan ini mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keputusan ini dilakukan sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Sekjen Partai Demokrat mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah fakta.
Menghadapi situasi ini, Partai Demokrat berencana untuk mengadakan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Aturan Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020, yang menetapkan bahwa wewenang untuk menentukan koalisi dan Calon Presiden/Wakil Presiden ada pada Majelis Tinggi Partai.
Sekjen Partai Demokrat juga menjelaskan kronologi terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia menjelaskan bahwa pada 23 Januari 2023, Anies Baswedan mengajak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi pasangan Capres-Cawapres 2024-2029. Pada 14 Februari 2023, koalisi ini secara resmi dibentuk dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketua umum ketiga partai, yang berisi 6 butir kesepakatan.
Namun, terjadi perubahan mendadak pada 29 Agustus 2023, di mana Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies. Keputusan ini diambil tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Partai Demokrat dan PKS. Capres Anies Baswedan juga menyampaikan keputusan ini tidak langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan melalui perwakilan.
Dengan demikian, pernyataan Sekjen Partai Demokrat menggambarkan rentetan peristiwa yang terjadi dalam perubahan koalisi menuju Pemilu 2024. Terlihat bahwa perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam dunia politik Indonesia.
