Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan: Sinergi Pemerintah, Rakyat, dan Sumber Daya Alam adalah Kunci

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla
Sumber :
  • Handoko/istimewa

Artikel ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla., Ketua Presidium Pejuang Bela Negara, dan akan disampaikan dalam beberapa tulisan secara berseri. Kali ini merupakan tulisan ketiga dari lima artikel yang direncanakan.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan: Peran Strategis Bela Negara dalam Menguatkan Ketahanan Nasional

Jakarta, WISATA - Bela negara bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah usaha kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa. Pemerintah, rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam adalah tiga pilar utama yang menjadi landasan kokoh dalam memperkuat kedaulatan nasional. Dalam wawancara eksklusif ini, Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla., menegaskan pentingnya sinergi antara ketiga elemen tersebut. “Sinergi adalah kunci. Tidak ada bangsa yang kuat tanpa pemerintah yang visioner, rakyat yang berdaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana,” ujarnya.

Pemerintah: Penggerak Kebijakan yang Visioner

Bela Negara: Komitmen Tanpa Batas untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa Wawancara Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan

Pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama dalam bela negara. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga kedaulatan bangsa, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, menurut Jaya Darmawan, peran pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan. Pemerintah juga harus menjadi teladan dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan.

“Pemerintah yang visioner adalah yang mampu melihat potensi bangsa, mengelolanya dengan bijak, dan memastikan bahwa hasilnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” jelasnya. Salah satu aspek yang paling krusial adalah pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Plato: Orang Baik Tidak Memerlukan Hukum untuk Bertindak Bertanggung Jawab

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam realisasinya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 55% sektor tambang dan energi Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing. Akibatnya, keuntungan besar dari sektor ini tidak selalu dinikmati oleh rakyat Indonesia. “Ini adalah tantangan yang harus kita jawab. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita berdaulat, modern, dan berkelanjutan,” tegas Jaya Darmawan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman global, seperti perubahan iklim, eksploitasi ilegal, dan persaingan geopolitik yang semakin intens. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di sektor yang rentan seperti perikanan dan kehutanan.

Halaman Selanjutnya
img_title