Revisi UU ITE 2024: Apakah Ini Akhir dari Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital?

Keamanan Siber dan Tanggung Jawab Platform

Serangan siber yang semakin meningkat juga menjadi perhatian utama dalam revisi UU ITE. Platform digital, sebagai tempat utama berlangsungnya transaksi dan komunikasi online, perlu lebih bertanggung jawab dalam menangani keamanan siber. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menghapus konten ilegal dan melindungi data pengguna dari ancaman keamanan.

Namun, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada platform digital harus realistis. Jangan sampai kebijakan yang terlalu ketat menghambat inovasi dan perkembangan industri digital. Diperlukan keseimbangan antara pengaturan yang tegas dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem digital.

Menyesuaikan dengan Standar Global

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi tantangan regulasi digital. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, revisi UU ITE harus melihat praktik terbaik dari negara-negara lain. Standar global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dapat dijadikan acuan dalam memperkuat regulasi digital di Indonesia.

Penyesuaian dengan standar global ini juga penting untuk memastikan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital internasional. Ketidakselarasan regulasi bisa menyebabkan Indonesia tertinggal dalam persaingan global di bidang teknologi dan inovasi.

Melawan Hoaks dan Disinformasi

Halaman Selanjutnya

Penyebaran hoaks dan disinformasi, terutama melalui media sosial, menjadi salah satu alasan utama revisi UU ITE. Namun, penegakan hukum terkait hoaks sering kali menuai kritik karena dianggap tidak konsisten dan bias. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dilakukan secara adil, tanpa menyasar kritik yang sah terhadap kebijakan atau pejabat publik.