INFO HAJI: Penting Diketahui, Kebijakan Baru Saudi dalam Penentuan Lokasi Masyair di Ibadah Haji

Makkah, WISATA- Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan bahwa pada tahun depan tidak akan ada lokasi khusus yang ditentukan untuk negara tertentu di Masyair.

Menurut Menag, kebijakan baru ini diungkapkan oleh Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah dalam acara Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) yang diadakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, pada Jumat, 30 Juni 2023. Acara dengan tema "Khitaamuhu Misk" ini dihadiri oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, sejumlah menteri, dan delegasi dari negara-negara pengirim jemaah haji.

Menag didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Sekjen Kemenag Nizar, Irjen Kemenag Faisal AH, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

"Tahun depan, Saudi akan menerapkan kebijakan baru dimana lokasi di Masyair, terutama Arafah dan Mina, akan ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H," jelas Menag Yaqut Cholil Qoumas di Makkah, Sabtu (1/7/2023).

Sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah telah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji. Dokumen persiapan tersebut mencakup tahapan kegiatan penyelenggaraan, mulai dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 H.

"Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen persiapan lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H dapat dilakukan lebih awal," ungkap Menag.

"Menteri Taufiq menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada tanggal 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontrak lebih awal akan mendapatkan prioritas dalam memilih tempat di Masyair," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Menag menyatakan bahwa kebijakan baru ini menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut Cholil Qoumas, akan segera berdiskusi dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam persiapan, termasuk pembahasan kuota, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji.