Inilah Quovadis UMKM Indonesia Mengapa Tidak Bisa Naik Kelas

Yoyok Pitoyo Ketum Kopitu Bersama Pelaku UMKM
Sumber :
  • Handoko

Data Base UMKM

Omset Penjualan Produk UMKM Meningkat di World Water Forum ke-10 Bali

Menjawab rasa penasaran Pak Jayus dan Rusdi saya menghubungi Ketua Umum Komite Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro Indonesia Bersatu (KOPITU) Yoyok Pitoyo. Kepadanya saya mengajukan pertanyaan yang sama "Apa pemerintah tahu Pak Jayus dan Rusdi jualan?".

Dari ujung telpon Yoyok menjawab Mestinya pemerintah mengetahui aktivitas usaha warganya, termasuk dua orang pelaku UMKM Pak Jayus dan Rusdi, sayangnya pemerintah kemungkinan tidak mengetahui Pak Jayus dan Rusdi jualan karena pemerintah belum memiliki Data Base UMKM yang terintegrasi. Data Base UMKM yang terintegrasi akan mempermudah pemerintah untuk mengetahui dan mendata para pelaku UMKM, termasuk Pak Jayus dan Rusdi. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat memberikan bantuan dan pendampingan yang tepat sasaran kepada para pelaku UMKM.

Gebyar 2 Tahun Batu Bisnis Festival 28 Mei – 1 Juni 2024 Hadirkan Ragam Produk UMKM dan Pariwisata

Ketiadaan Data Base UMKM mengakibatkan setiap Kementerian dan Lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga seringkali kebijakan tidak sampai pada sasaran yang membutuhkan.

Data Base UMKM yang terintegrasi akan mempermudah setiap Kementerian dan Lembaga untuk mengakses data para pelaku UMKM. Dengan data yang lengkap dan akurat, setiap Kementerian dan Lembaga dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk membantu para pelaku UMKM.

Pesan Tokoh UMKM Indonesia Yoyok KOPITU: Terkait Starlink Proyek Ambisius Elon Musk

Saat ini, setiap Kementerian dan Lembaga memiliki data UMKM sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan data yang dimiliki oleh setiap Kementerian dan Lembaga tidak lengkap dan tidak akurat. Akibatnya, kebijakan yang disusun oleh setiap Kementerian dan Lembaga seringkali tidak tepat sasaran.

Kebijakan yang tidak tepat sasaran akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Misalnya, kebijakan bantuan permodalan untuk UMKM seringkali tidak tepat sasaran karena data UMKM yang dimiliki oleh pemerintah tidak lengkap dan tidak akurat. Akibatnya, bantuan permodalan tidak sampai pada pelaku UMKM yang membutuhkan.

Halaman Selanjutnya
img_title