Presiden Prabowo Subianto: Mengatasi Efisiensi Keuangan Negara dengan Mengatasi 'Raja Kecil'
- Tangkapan Layar
Jakarta, WISATA – "Raja Kecil"adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan pejabat atau birokrat yang merasa kebal hukum dan bertindak seperti "raja kecil" dalam konteks birokrasi. Istilah ini menggambarkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan korup, serta penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi keuangan negara, Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti adanya "raja kecil" dalam birokrasi pemerintah. Istilah ini menggambarkan pejabat yang merasa kebal hukum dan sering menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Prabowo menegaskan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk rakyat, seperti memberi makan anak-anak dan memperbaiki sekolah, sering kali dikorupsi melalui berbagai pengeluaran yang tidak perlu.
Presiden Prabowo mengakui bahwa ada perlawanan dari pihak-pihak tertentu dalam birokrasi yang merasa sudah menjadi "raja kecil" dan kebal hukum. Ia menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan Rp256,1 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. Prabowo juga menekankan pentingnya menghentikan perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi untuk menghindari pemborosan.
Kritikus politik Faizal Assegaf menilai bahwa pernyataan Prabowo mengarah pada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dianggap bertindak layaknya "raja kecil" dengan kebijakan pengecer dilarang jual gas 3 kg yang kemudian dianulir oleh Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa upaya penghematan anggaran ini dilakukan untuk kepentingan negara dan rakyat.
Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo menargetkan reshuffle kabinet dan penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang melawan kebijakannya. Ia juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan anggaran negara digunakan secara efisien untuk kepentingan rakyat.
Dengan demikian, mengatasi "raja kecil" dalam birokrasi adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi keuangan negara dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk tujuan yang benar dan adil.
Bagaimana menurut Anda?
