Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia: Pelajaran dari 'Keadilan sebagai Kewajaran' John Rawls

Jakarta, WISATA - Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara daerah dan kelompok sosial menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, pemikiran filsuf politik John Rawls, khususnya konsep 'Keadilan sebagai Kewajaran' (Justice as Fairness), menawarkan perspektif yang relevan untuk membangun negara kesejahteraan yang inklusif dan adil.

Memahami 'Keadilan sebagai Kewajaran' John Rawls

John Rawls, dalam karyanya A Theory of Justice (1971), mengemukakan dua prinsip utama dalam teori keadilannya:

1.     Prinsip Kebebasan yang Sama: Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain.

2.     Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka menguntungkan posisi paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Prinsip kedua ini menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka yang paling tidak beruntung mendapatkan manfaat maksimal. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. citeturn0search0

Relevansi 'Keadilan sebagai Kewajaran' dalam Konteks Indonesia

Halaman Selanjutnya

Indonesia, dengan lebih dari 270 juta penduduk dan lebih dari 1.300 suku bangsa, memiliki tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedalaman, serta antara kelompok sosial, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, rasio gini Indonesia tercatat 0,38, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan.