Menunggu "Wow", Pasca Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Mungkinkah?

Penegakan hukum juga tidak lepas dari kritik. Di mata publik, hukum seolah hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau elit politik yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan tidak diproses secara adil. Contoh nyata adalah kasus korupsi di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan, yang sering kali tertutup oleh dinding kekuasaan.

Lebih dari itu, indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan. Freedom House, sebuah lembaga independen yang mengukur kebebasan demokrasi, menurunkan skor Indonesia dari "bebas" menjadi "bebas sebagian" pada tahun 2023. Kebebasan pers dan hak asasi manusia semakin terkikis, dengan sejumlah aktivis dan jurnalis yang dikriminalisasi karena menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Apakah Prabowo akan mampu melakukan reformasi di sektor penegakan hukum dan mengembalikan integritas lembaga-lembaga penegak hukum? Apakah ia akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Ini menjadi salah satu janji yang paling dinantikan oleh publik.

Kesenjangan Ekonomi dan Sosial yang Semakin Melebar

Selain masalah ekonomi dan hukum, kesenjangan sosial di Indonesia juga semakin lebar. Gini ratio, indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan, terus meningkat dan berada di angka 0,39 pada awal tahun 2024, menunjukkan bahwa kekayaan negara masih dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Hasil survei Oxfam Indonesia menunjukkan bahwa 1% dari populasi terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional. Kondisi ini menciptakan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin.

Sementara para elit politik dan pengusaha menikmati kemewahan, masyarakat kecil semakin terpuruk dalam kemiskinan. Bahkan untuk mendapatkan sepiring nasi saja, banyak rakyat yang harus berjuang keras. Fenomena ini menciptakan rasa frustrasi dan putus asa di kalangan masyarakat bawah, yang merasa bahwa pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka.

Kabinet Prabowo: Kabinet Harapan atau Akomodasi Politik?

Halaman Selanjutnya

Harapan besar masyarakat terletak pada komposisi kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto. Banyak yang berharap kabinet ini akan terdiri dari para profesional yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidangnya (zaken kabinet). Namun, dua hari terakhir pasca pemanggilan calon menteri, wamen, dan pimpinan lembaga-lembaga negara, masyarakat mulai merasa kecewa. Pasalnya, yang terlihat bukanlah upaya membangun kabinet yang solid dan profesional, melainkan justru kabinet akomodasi politik untuk memuaskan kelompok-kelompok yang mendukungnya selama masa kampanye.