Menunggu "Wow", Pasca Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Mungkinkah?

Jakarta, WISATA - Tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Momen ini bukan sekadar peralihan kekuasaan, tetapi juga awal dari harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia yang menanti perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah bertahun-tahun mengikuti kontestasi politik, Prabowo kini berada di puncak kekuasaan. Namun, di balik kemenangan ini, timbul pertanyaan besar: Mungkinkah Prabowo memiliki strategi "Wow" yang akan membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan pelik yang dihadapinya?

Warisan Masalah Ekonomi yang Menggunung

Prabowo Subianto, ketika resmi dilantik, akan mewarisi beban ekonomi yang cukup berat. Hutang negara mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, diperkirakan sudah melebihi Rp7.000 triliun. Kondisi ini diperparah oleh angka pengangguran yang masih tinggi, terutama pasca pandemi COVID-19 yang memukul sektor industri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 masih berada di kisaran 6,3%, dengan puluhan ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam berbagai sektor.

Tidak hanya itu, kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, kini tengah menghadapi tekanan luar biasa. Kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, dan perumahan telah memaksa banyak dari mereka untuk menurunkan standar hidup. Kemampuan daya beli masyarakat menurun, yang berakibat pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 4,7%, jauh dari target ideal untuk mempercepat pemulihan.

Dalam kondisi seperti ini, Prabowo diharapkan mampu memberikan solusi konkret. Akan tetapi, apakah ia bisa merumuskan kebijakan yang revolusioner untuk menyelamatkan ekonomi bangsa?

Korupsi yang Merajalela dan Penegakan Hukum yang Tak Adil

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Prabowo Subianto adalah korupsi yang merajalela di hampir semua sektor. Bahkan, institusi-institusi yang seharusnya menjadi pilar pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian kerap diterpa isu integritas. Dalam survei Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 merosot ke posisi 102 dari 180 negara. Hal ini mencerminkan betapa parahnya masalah korupsi di negeri ini.

Halaman Selanjutnya

Penegakan hukum juga tidak lepas dari kritik. Di mata publik, hukum seolah hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau elit politik yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan tidak diproses secara adil. Contoh nyata adalah kasus korupsi di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan, yang sering kali tertutup oleh dinding kekuasaan.