Indonesia Mantap Perkuat Transisi Energi Berkeadilan dengan ETP Indonesia

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sumber :
  • Instagram @sminrawati

Washington, WISATA  – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat transisi energi berkeadilan melalui program ETP Indonesia (Energy Transition Partnership for Indonesia).

Pertemuan Bilateral Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Selandia Baru Nicola Willis di Washington D.C.

ETP Indonesia merupakan program pendanaan yang didesain untuk mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh dana publik IPG (International Partners Group) dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

“ETP Indonesia merupakan salah satu hasil nyata capaian Indonesia pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 lalu,” jelas Menkeu Sri Mulyani, seperti disampaikan dalam akun Instagram resminya @smindrawati.

Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon: Tantangan dan Peluang di Indonesia

Menyadari pentingnya kolaborasi global dalam mencapai transisi energi yang sukses, Menkeu Sri Mulyani bersama para menteri keuangan dari negara-negara anggota IPG dan JETP lainnya menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI), dan didukung oleh Bank Dunia.

“Di diskusi ini, kami membahas berbagai upaya dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.

HOTELPEDIA: Peluang dan Tantangan dalam Mengorganisir Pertemuan Bisnis Internasional di Era Global

Di Indonesia, kolaborasi dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP telah diluncurkan pada November 2023. Rencana ini memiliki target ambisius, yaitu mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44% dari bauran energi nasional di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050.

“Dalam diskusi dengan negara-negara anggota JETP, kami membahas struktur pendanaan, dimana terdapat porsi hibah sebesar 3% dari komitmen dana publik, dan sekitar 60% adalah pinjaman lunak,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Halaman Selanjutnya
img_title