Kritik Pedas Ketua KOPITU terhadap Kementerian Koperasi dan UKM Terkait Banjirnya Produk Impor
- Handoko
Jakarta, WISATA - Dalam rangkaian acara Indonesia Digital Meet Up 2023, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, telah mengeluarkan pernyataan mengenai dampak negatif yang dialami oleh sekitar 22 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia akibat banjirnya produk impor. Menteri Teten mengemukakan bahwa produk-produk UMKM di Indonesia tenggelam dalam persaingan dengan produk impor yang lebih terjangkau harga dan unggul dalam kualitasnya.
Namun, pernyataan Menteri Teten ini mendapat respons tajam dari Ketua Umum Komite Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo. Yoyok Pitoyo menilai bahwa meskipun produk impor memang menjadi ancaman bagi UMKM, bukan berarti itu adalah satu-satunya penyebab dari kekalahannya UMKM dalam persaingan pasar.
Yoyok Pitoyo menyayangkan sikap pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan UKM, yang selalu bersikap reaktif dan terlambat dalam mengantisipasi serta cenderung mencari kambing hitam setiap kali ada masalah yang menghantam UMKM. Menurutnya, Kementerian UMKM seharusnya bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kemajuan UMKM di Indonesia dengan proaktif mengantisipasi perubahan pasar jauh sebelumnya.
"Kenyataan bahwa produk UMKM kalah bersaing justru menunjukkan lemahnya peran pemerintah selama ini. Seharusnya, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan daya saing produk UMKM dengan cara meningkatkan kualitas produk, menurunkan biaya produksi, serta memperluas akses pasar. Pertanyaannya, mengapa pemerintah baru berteriak seperti ini sekarang?" tegas Yoyok Pitoyo.
Menurut Yoyok, pemerintah juga masih sangat abai terhadap UMKM karena hingga saat ini Kementerian UMKM belum memiliki database UMKM Indonesia yang lengkap. Menurutnya, database UMKM dapat menjadi alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada UMKM. Database UMKM dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang UMKM, termasuk profil usaha, produk dan jasa yang mereka tawarkan, serta data keuangan mereka.
"Bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan UMKM jika pemerintah bahkan tidak memiliki database yang memadai?" tanya Yoyok Pitoyo.
Kritik tajam dari Ketua KOPITU ini menggambarkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan UMKM di Indonesia.
