Outlook UMKM 2025: Ukuran Tempe Goreng di Warteg Setipis KTP

1. Implementasi OSS Khusus UMKM:
   Pemerintah harus mempercepat penerapan dan pengelolaan sistem OSS yang terintegrasi khusus untuk UMKM, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
2. Pengecualian PPN untuk UMKM:
   Kebijakan kenaikan PPN harus disertai dengan pengecualian atau pengurangan tarif bagi UMKM, terutama yang memiliki omzet di bawah batas tertentu, untuk meringankan beban pelaku usaha.
3. Proteksi untuk Produk Lokal:
   Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan proteksi terhadap produk lokal, seperti tarif impor yang lebih tinggi untuk produk impor yang bersaing langsung dengan produk UMKM Indonesia.
4. UMKM Dilibatkan dalam Captive Market di PADI BUMN & LKPP E-Catalog:
   Pemerintah perlu melibatkan UMKM langsung dalam proyek-proyek besar melalui platform PADI BUMN dan E-Catalog LKPP. Ini akan membuka akses yang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan pasar yang lebih besar melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
5. Badan Layanan Umum untuk Pembiayaan Khusus UMKM:
   Yoyok juga mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian UMKM untuk pembiayaan khusus bagi UMKM. Karena LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) kini berada di bawah Kementerian Koperasi, Yoyok berharap agar kementerian UMKM bisa menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan terfokus pada UMKM yang memerlukan dukungan dalam mengembangkan bisnis mereka.
6. Jaminan Sosial untuk Pelaku UMKM:
   Dengan pendapatan yang sebagian besar masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR), pelaku UMKM perlu mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan bahwa iuran jaminan sosial bagi UMKM yang berisiko tinggi dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah untuk meringankan beban mereka.

Membangun Harapan Baru di Tengah Tantangan

Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi UMKM di Indonesia. Dengan langkah-langkah konkret yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, baik melalui kebijakan yang berpihak, digitalisasi, dan proteksi produk lokal, sektor UMKM di Indonesia dapat terus berperan sebagai pendorong utama ekonomi nasional.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk membangun ekonomi yang kuat, kita harus mulai dengan memberdayakan UMKM. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM agar mereka bisa tumbuh dan berkembang,” tutup Yoyok dengan penuh optimisme.