50 Hari Kabinet Merah Putih: UMKM Belum Melihat Ada Kebijakan Positif dan Bikin Wow, sebagai Pengungkit

Jakarta, WISATA – Sudah 50 hari sejak Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto resmi bekerja. Namun, menurut Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo, belum ada kebijakan yang signifikan yang mampu mengangkat sektor UMKM. Ia menilai, hingga saat ini, persoalan utama UMKM seperti pembiayaan, pasar, teknologi, dan inovasi belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah.

Kritik terhadap Kebijakan UMKM

Dalam sebuah kesempatan, Yoyok Pitoyo menyampaikan bahwa keterlibatan UMKM dalam program-program utama Kabinet Merah Putih masih belum jelas arahnya. "Belum terlihat ada tanda-tanda kebijakan baru yang mampu menjadi pengungkit untuk UMKM naik kelas. Birokrasi masih menggunakan struktur lama tanpa adanya penyegaran," ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya keterlibatan UMKM dalam program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintah. Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk ketidakhadiran UMKM dalam kebijakan strategis yang sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memajukan UMKM lokal.

Salah satu kritik lainnya adalah program seremonial seperti Jalin Lokal 2024 yang diadakan pada 5-6 Desember 2024 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Yoyok menilai, kegiatan semacam itu cenderung boros anggaran dan tidak efektif. "Kenapa kegiatan-kegiatan ini tidak dioptimalkan menggunakan gedung milik Kementerian UMKM sendiri? Padahal Presiden Prabowo sudah menghimbau agar kementerian mengurangi acara seremonial dan fokus terjun langsung ke lapangan," tambahnya.

Persoalan-Persoalan Pokok UMKM

UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik dan strategis yang memerlukan perhatian serius, di antaranya:

Halaman Selanjutnya

Belum Adanya Satu Data UMKM Hingga kini, pemerintah belum memiliki data terpadu yang dapat menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran bagi UMKM. Ketidakhadiran satu data ini mengakibatkan program yang dirancang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.Membanjirnya Barang Impor Produk-produk impor, terutama dari China, semakin membanjiri pasar Indonesia. Kondisi ini menggerus daya saing produk UMKM lokal. Tanpa adanya perlindungan yang jelas, UMKM semakin terpinggirkan.Rencana Kenaikan PPN 12% Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% menimbulkan kekhawatiran besar bagi UMKM. Hal ini dikhawatirkan akan semakin memberatkan pelaku usaha kecil yang sudah tertekan oleh berbagai tantangan ekonomi.Program Transformasi Digital Hanya 13% UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Program transformasi digital bagi UMKM perlu dipercepat agar mereka mampu bersaing di pasar yang semakin terintegrasi secara global.Persoalan Modal dan Pembiayaan Akses pembiayaan yang sulit dan bunga yang tinggi masih menjadi kendala utama bagi UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini belum sepenuhnya merata dan menjangkau seluruh pelaku UMKM.Pemasaran dan Alih Teknologi Kurangnya akses pasar dan minimnya pelatihan teknologi membuat UMKM kesulitan untuk berkembang. Padahal, alih teknologi sangat penting agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka.