50 Hari Kabinet Merah Putih: UMKM Belum Melihat Ada Kebijakan Positif dan Bikin Wow, sebagai Pengungkit

Jakarta, WISATA – Sudah 50 hari sejak Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto resmi bekerja. Namun, menurut Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo, belum ada kebijakan yang signifikan yang mampu mengangkat sektor UMKM. Ia menilai, hingga saat ini, persoalan utama UMKM seperti pembiayaan, pasar, teknologi, dan inovasi belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah.

Kritik terhadap Kebijakan UMKM

Dalam sebuah kesempatan, Yoyok Pitoyo menyampaikan bahwa keterlibatan UMKM dalam program-program utama Kabinet Merah Putih masih belum jelas arahnya. "Belum terlihat ada tanda-tanda kebijakan baru yang mampu menjadi pengungkit untuk UMKM naik kelas. Birokrasi masih menggunakan struktur lama tanpa adanya penyegaran," ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya keterlibatan UMKM dalam program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintah. Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk ketidakhadiran UMKM dalam kebijakan strategis yang sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memajukan UMKM lokal.

Salah satu kritik lainnya adalah program seremonial seperti Jalin Lokal 2024 yang diadakan pada 5-6 Desember 2024 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Yoyok menilai, kegiatan semacam itu cenderung boros anggaran dan tidak efektif. "Kenapa kegiatan-kegiatan ini tidak dioptimalkan menggunakan gedung milik Kementerian UMKM sendiri? Padahal Presiden Prabowo sudah menghimbau agar kementerian mengurangi acara seremonial dan fokus terjun langsung ke lapangan," tambahnya.

Persoalan-Persoalan Pokok UMKM

UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik dan strategis yang memerlukan perhatian serius, di antaranya:

1. Belum Adanya Satu Data UMKM Hingga kini, pemerintah belum memiliki data terpadu yang dapat menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran bagi UMKM. Ketidakhadiran satu data ini mengakibatkan program yang dirancang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Membanjirnya Barang Impor Produk-produk impor, terutama dari China, semakin membanjiri pasar Indonesia. Kondisi ini menggerus daya saing produk UMKM lokal. Tanpa adanya perlindungan yang jelas, UMKM semakin terpinggirkan.
3. Rencana Kenaikan PPN 12% Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% menimbulkan kekhawatiran besar bagi UMKM. Hal ini dikhawatirkan akan semakin memberatkan pelaku usaha kecil yang sudah tertekan oleh berbagai tantangan ekonomi.
4. Program Transformasi Digital Hanya 13% UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Program transformasi digital bagi UMKM perlu dipercepat agar mereka mampu bersaing di pasar yang semakin terintegrasi secara global.
5. Persoalan Modal dan Pembiayaan Akses pembiayaan yang sulit dan bunga yang tinggi masih menjadi kendala utama bagi UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini belum sepenuhnya merata dan menjangkau seluruh pelaku UMKM.
6. Pemasaran dan Alih Teknologi Kurangnya akses pasar dan minimnya pelatihan teknologi membuat UMKM kesulitan untuk berkembang. Padahal, alih teknologi sangat penting agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka.

Kebijakan yang Dibutuhkan

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang konkret dan strategis, di antaranya:

1. Penyusunan Satu Data UMKM Pemerintah harus segera menyusun satu data UMKM yang akurat dan terintegrasi. Data ini akan menjadi dasar dalam menyusun program yang tepat sasaran.
2. Proteksi terhadap Produk Lokal Kebijakan untuk membatasi impor produk tertentu dan memberikan insentif kepada UMKM lokal perlu segera diterapkan untuk melindungi pasar domestik.
3. Penundaan Kenaikan PPN Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana kenaikan PPN 12% agar tidak memberatkan UMKM. Alternatif lain seperti insentif pajak untuk pelaku UMKM dapat menjadi solusi.
4. Percepatan Transformasi Digital Pelatihan dan pendampingan intensif dalam bidang teknologi dan digitalisasi harus menjadi prioritas untuk memberdayakan UMKM di era ekonomi digital.
5. Reformasi Program Pembiayaan Program pembiayaan seperti KUR harus ditingkatkan cakupannya, dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih sederhana agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM.
6. Pembukaan Akses Pasar Baru Pemerintah perlu menggandeng BUMN dan perusahaan besar untuk membuka akses pasar bagi UMKM, baik di dalam maupun luar negeri.
7. Penghapusan Kredit Macet Salah satu langkah positif yang sudah dilakukan adalah dihapusnya kredit macet bagi UMKM. Hal ini memberikan harapan baru bagi pelaku usaha kecil untuk kembali bangkit dan meningkatkan produktivitas mereka.

Sejauh ini, kinerja Kabinet Merah Putih dalam mendukung sektor UMKM dinilai belum optimal. Pelaku UMKM berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional, dukungan yang tepat sangat diperlukan agar sektor ini dapat tumbuh dan naik kelas.