Wajah Baru Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Mungkinkah Jadi Harapan Baru?

Jakarta, WISATA - Yassierli resmi dilantik sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Oktober 2024. Tugasnya tidak ringan, mengingat situasi ketenagakerjaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Isu yang paling mendesak termasuk melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor-sektor industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan manufaktur. Penunjukan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan diharapkan membawa angin segar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak tersebut, terutama dalam aspek perlindungan sosial bagi pekerja informal yang hingga kini masih terbatas.

Lonjakan PHK di Sektor Tekstil, Garmen, dan Manufaktur

Dampak ketidakpastian ekonomi global dan penurunan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor menjadi penyebab utama meningkatnya angka PHK di sektor industri padat karya. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa pada 2023, lebih dari 100.000 pekerja kehilangan pekerjaan di sektor tekstil dan garmen. Lebih dari 15% perusahaan di sektor ini harus mengurangi produksi, menyebabkan ribuan pekerja terkena dampaknya​. BPJS Ketenagakerjaan juga melaporkan bahwa selama 2023, terdapat peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) hingga 340.000 klaim, di mana 17% dari klaim tersebut berasal dari sektor garmen dan tekstil​. Situasi ini menunjukkan perlunya langkah cepat dan tepat dari pemerintah untuk mengurangi dampak PHK serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak.

Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal Masih Menjadi Tantangan

Selain tantangan di sektor formal, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan rendahnya akses pekerja informal terhadap jaminan sosial. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, hanya sekitar 5,19% pekerja informal yang terdaftar dalam program jaminan sosial​. Padahal, pekerja di sektor informal menjadi salah satu bagian terbesar dari struktur ketenagakerjaan di Indonesia, dengan lebih dari 56% tenaga kerja bekerja di sektor ini.

Perlindungan sosial yang minim bagi pekerja informal menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi Yassierli. Peningkatan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan melalui digitalisasi sistem dan penyederhanaan proses pendaftaran bisa menjadi solusi untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Evaluasi Program Balai Latihan Kerja dan Kelompok Usaha Mandiri

Halaman Selanjutnya

Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah sebelumnya telah meluncurkan program-program seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kelompok Usaha Mandiri. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui skilling, reskilling, dan upskilling, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan usaha kecil. Meskipun program ini memiliki potensi yang besar, evaluasi menunjukkan bahwa efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.