Harapan Mismun Warga yang Tinggal Sekitar Hutan pada Raja Juli Antoni di Kabinet Prabowo Subianto
- Handoko/istimewa
Jakarta, WISATA - Pelantikan kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum besar bagi berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor kehutanan. Dengan ditunjuknya Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan yang baru, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Jawa memiliki harapan besar terkait kebijakan yang lebih berpihak pada mereka. Salah satu masyarakat yang menyampaikan harapannya adalah Mismun, seorang warga yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Almadhina.
Mismun, yang tinggal di sekitar hutan Jawa, menyuarakan harapannya agar kebijakan kehutanan di masa depan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. "Kami berharap hutan bisa menjadi sumber kemakmuran bagi kami, masyarakat pinggiran hutan. Kami juga ingin ikut berkontribusi dalam melestarikan hutan, namun kami butuh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah," ujar Mismun.
Harapan Masyarakat untuk Hutan Produktif
Dalam wawancaranya lewat chat, Mismun menekankan pentingnya menjadikan hutan sebagai kawasan produktif yang dapat mendukung perekonomian warga sekitar. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat di sekitar hutan yang sudah terlibat dalam upaya pelestarian hutan, namun akses terhadap anggaran negara dan dukungan pemerintah masih sangat terbatas. "Kami ingin ikut andil dalam menjaga hutan, tapi kami juga perlu mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap anggaran untuk program-program peningkatan ekonomi, terutama yang melibatkan masyarakat tani," tambah Mismun.
Mismun juga menyoroti pentingnya pembukaan akses jalan usaha tani yang disebutnya sebagai "jut". Menurutnya, pembukaan akses tersebut akan membantu masyarakat dalam mengelola lahan pertanian di sekitar hutan yang selama ini sulit dijangkau. "Jalan usaha tani sangat penting bagi kami. Dengan adanya akses ini, kami bisa lebih mudah memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini kritis dan membutuhkan penataan ulang," jelas Mismun.
Peran Anggaran Desa dalam Pengelolaan Kawasan Hutan
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Mismun adalah perlunya anggaran desa digunakan untuk kegiatan di kawasan hutan yang bukan milik negara. Menurutnya, banyak lahan hutan yang dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian khusus. "Kami berharap pemerintah bisa berbagi tanggung jawab dengan masyarakat dalam menata lahan-lahan hutan yang kritis. Beri kami kesempatan dan fasilitasi yang memadai agar kami bisa turut serta dalam memperbaiki kondisi hutan," tegas Mismun.
