LPSK Dorong Pembukaan Kantor Perwakilan di Jatim, Langkah Strategis Tingkatkan Perlindungan Korban

Surabaya, WISATA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus berupaya meningkatkan cakupan layanannya di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis terbaru adalah rencana pembukaan kantor perwakilan di Jawa Timur. Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menyampaikan hal ini dalam audiensi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Surabaya, guna membahas penguatan sinergi antara LPSK dan pemerintah provinsi.

Wawan menyampaikan bahwa pembukaan kantor perwakilan di Jawa Timur sangat penting mengingat tingginya jumlah penduduk dan luasnya wilayah provinsi ini. "Kami melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat layanan di Jawa Timur, terutama dalam hal perlindungan saksi dan korban tindak pidana," ujar Wawan. 



LPSK dan Pemprov Jatim Sinergi untuk Perlindungan Saksi dan Korban

Photo :

• LPSK

Peran Pemprov Jatim dalam Mendukung Perlindungan
Dalam audiensi ini, Adhy Karyono memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif LPSK. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap berkolaborasi dengan LPSK untuk memberikan layanan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. "Kerja sama ini akan kami dukung sepenuhnya, karena ini adalah upaya yang penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak korban di Jawa Timur," kata Adhy.

Sinergi antara LPSK dan Pemprov Jatim diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban di daerah, terutama dalam mendukung para relawan yang berperan penting dalam program tersebut. Wawan juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menggalang relawan yang siap terlibat secara aktif dalam perlindungan saksi dan korban.

Fokus pada Kompensasi Korban Terorisme
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Wawan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada korban yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan hak mereka. Ia mengajak pemerintah provinsi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak kompensasi tersebut.

"Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kompensasi yang berhak mereka terima. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan keadilan bagi korban," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

Data Permohonan Perlindungan di Jawa Timur Menurut data LPSK, sepanjang tahun 2024 terdapat 550 permohonan perlindungan dari Jawa Timur. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan perlindungan saksi dan korban di wilayah ini. Namun, Wawan menyatakan bahwa jumlah permohonan ini mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sebenarnya. "Dengan jumlah penduduk yang besar, kemungkinan masih banyak saksi dan korban yang belum terjangkau oleh layanan kami," ujarnya.