Mengapa Data NPWP Pejabat Bocor? Mengungkap Kelemahan Teknologi Perlindungan Data di Indonesia

Hacker (ilustrasi)
Sumber :
  • Image Creator/Handoko

  1. Pembaruan Teknologi Keamanan: Penggunaan enkripsi yang lebih kuat dan penerapan sistem keamanan berbasis AI untuk mendeteksi serangan sejak dini adalah langkah yang sangat diperlukan.
  2. Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA): Dengan menambah lapisan verifikasi tambahan, akses ke data sensitif akan jauh lebih sulit bagi hacker.
  3. Pendidikan Keamanan Siber untuk Pegawai: Pelatihan intensif mengenai ancaman siber harus menjadi prioritas, terutama bagi pegawai yang menangani data sensitif.
  4. Penerapan Regulasi yang Ketat: Pengesahan dan implementasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah lama tertunda harus dipercepat untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dalam melindungi data warga negara.
UU ITE 2024: Mengancam atau Melindungi? Sorotan Penting dari Revisi Kedua UU ITE

Kasus kebocoran data NPWP adalah peringatan keras bagi Indonesia untuk segera memperbaiki teknologi dan regulasi terkait keamanan data. Kelemahan dalam teknologi perlindungan data, ditambah dengan kurangnya kesadaran akan ancaman siber, telah menyebabkan kebocoran data yang merugikan banyak pihak. Jika langkah-langkah yang diperlukan tidak segera diambil, kebocoran data serupa mungkin akan terus terjadi, mengancam privasi dan keamanan seluruh masyarakat Indonesia.