Optimalisasi RAPBN 2025: Akankah Target Pembangunan Terwujud atau Hanya Mimpi?

Jakarta, WISATA - Kemarin pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menghadiri Kompleks DPR RI untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, membahas dan menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Target Pembangunan, dan Indikator Pembangunan untuk RAPBN 2025.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana RAPBN 2025 dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai target pembangunan nasional. Target-target yang telah disepakati mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah target-target ini realistis dan dapat dicapai, ataukah hanya menjadi angan-angan semata?

Mengejar Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu target utama dalam RAPBN 2025 adalah pengurangan tingkat kemiskinan hingga 7,0-8,0% dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,5-5,0%. Ini adalah tantangan besar, mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Sri Mulyani menekankan bahwa untuk mencapai target ini, diperlukan intervensi yang kuat dan terarah dari pemerintah, terutama melalui program-program pembangunan daerah dan kebijakan transfer ke daerah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.

Namun, tantangan di lapangan tidaklah mudah. Implementasi kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan sering kali menjadi hambatan dalam mencapai target-target tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diterapkan benar-benar fokus pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Indikator Kesenjangan Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain pengurangan kemiskinan dan pengangguran, RAPBN 2025 juga menetapkan target untuk memperbaiki indikator kesenjangan sosial, yaitu Gini Rasio, yang diharapkan berada di kisaran 0,379-0,382. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,56. Indeks ini merupakan ukuran penting yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Peningkatan indeks ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam RAPBN 2025, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di pasar global.

Peran Perpajakan dan Kebijakan Fiskal

Di sektor perpajakan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio sebagai salah satu langkah untuk mendukung target pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan yang direncanakan.

Sri Mulyani juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperkenalkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, penerapan kebijakan ini tentu memerlukan persetujuan dari DPR RI dan pengawasan yang ketat agar dapat berjalan dengan efektif.

Antara Harapan dan Realitas

Meskipun target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 terlihat ambisius, realitas di lapangan sering kali menjadi tantangan terbesar. Pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa target-target ini dapat tercapai dan tidak hanya menjadi sekadar mimpi.

Sri Mulyani berharap, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan DPR, RAPBN 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan target-target pembangunan. Proses ini memerlukan komitmen dan tindakan nyata, bukan hanya retorika politik. Semua pihak diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang ketat agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam kesimpulannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2025 adalah langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun tantangan di depan tidaklah mudah, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, target-target pembangunan tersebut dapat terwujud. Pemerintah berharap bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersatu padu dalam mendukung pelaksanaan RAPBN 2025, sehingga Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor.

Di akhir rapat, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan ini. Dia berharap agar semangat kerja sama dan komitmen yang ditunjukkan selama ini terus berlanjut, demi kepentingan bersama dan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.