RAPBN 2025: Tantangan Besar Menuju Stabilitas Ekonomi atau Krisis Baru?

Jakarta, WISATA - Pagi kemarin (27/08/2024), Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 beserta Nota Keuangannya. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyampaikan penghargaan atas dukungan dan masukan dari seluruh fraksi yang sangat berarti dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Namun, di balik penghargaan tersebut, tersirat tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menyusun APBN 2025. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, yang menuntut pemerintah Indonesia untuk merancang anggaran yang tidak hanya fleksibel tetapi juga mampu menjamin stabilitas ekonomi nasional. Rancangan APBN 2025 didesain untuk merespons tantangan ini dengan mengedepankan aspek stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Fleksibilitas dalam Ketidakpastian

Sri Mulyani menekankan bahwa desain RAPBN 2025 harus lebih fleksibel dalam menghadapi risiko ketidakpastian global. Ketidakpastian yang tinggi ini menuntut pemerintah untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter global, hingga dampak dari konflik geopolitik yang terus berkembang. Oleh karena itu, RAPBN 2025 dirancang sedemikian rupa agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Pentingnya fleksibilitas ini terlihat dari alokasi belanja negara yang terus didorong untuk lebih efisien dan efektif. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja melalui transparansi dan akuntabilitas, dengan harapan mampu menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pada Peningkatan Kualitas SDM

RAPBN 2025 juga menempatkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama. Anggaran pendidikan sebesar Rp722 triliun, anggaran kesehatan Rp198,7 triliun, dan anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun telah disiapkan untuk mencapai tujuan ini. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran-anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing di kancah global.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan dan Rp400,3 triliun untuk infrastruktur. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses yang baik ke layanan dasar, seperti pangan yang cukup dan infrastruktur yang memadai.