Yoyok Pitoyo: Kasus Bansos Jangan Terulang! Makan Siang Gratis Harus Jadi Kemenangan UMKM, Koperasi

Jakarta, WISATA - Program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Di tengah harapan besar masyarakat, ada kekhawatiran bahwa program ini justru akan menjadi lahan subur bagi oligarki yang selama ini mendominasi pengadaan pangan. Ketua Umum Komite Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro Bersatu (Kopitu), Yoyok Kopitu, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada kasus bantuan sosial (bansos) sebelumnya, di mana distribusi yang salah sasaran menimbulkan berbagai masalah. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah langkah konkret untuk memotong rantai pasok yang selama ini dikendalikan oleh segelintir penguasa dan importir besar.

Pemerintah harus memastikan bahwa UMKM dan Koperasi di daerah diberi peran penting dalam penyediaan bahan pangan untuk program makan siang gratis ini. Dengan melibatkan UMKM, tidak hanya kualitas pangan yang terjaga, tetapi juga rantai pasok yang selama ini panjang dan berbiaya tinggi dapat dipotong. Menurut Yoyok, keterlibatan UMKM lokal akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam hal ketersediaan pangan yang lebih segar dan variatif, maupun dalam penguatan ekonomi lokal.

“Pemerintah harus fokus pada pemotongan rantai pasok yang selama ini dikuasai oleh oligarki. Dengan melibatkan UMKM dan koperasi  di daerah, kita bisa memastikan bahwa bahan pangan yang diterima oleh anak-anak sekolah adalah yang terbaik, tanpa harus melalui jalur distribusi yang panjang dan mahal,” ujar Yoyok.

 

Untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan program ini, pemerintah disarankan mengadopsi konsep penggunaan kartu atau e-money bagi UMKM yang terlibat. Seperti yang telah diterapkan dalam program Kartu Prakerja, konsep ini memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran langsung dari pemerintah secara cepat dan aman. Selain itu, penerapan barcode pada produk pangan juga dapat membantu memantau kualitas dan asal usul produk yang didistribusikan.

“Penggunaan kartu atau e-money akan mempermudah UMKM dalam bertransaksi. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada perantara yang sering kali memperpanjang rantai pasok. Ini juga akan meningkatkan transparansi, karena setiap transaksi tercatat dengan baik,” jelas Yoyok.

Salah satu kekhawatiran yang muncul dalam program ini adalah ketergantungan pada satu jenis bahan pangan, seperti nasi, yang bisa merugikan keragaman pangan lokal. Indonesia memiliki kekayaan pangan yang luar biasa, mulai dari jagung, singkong, sagu, hingga ubi, yang semuanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Dengan melibatkan UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan pengolahan pangan lokal, pemerintah dapat mengakomodasi keragaman pangan ini dalam program makan siang gratis.

“Keragaman pangan harus menjadi prioritas dalam program ini. Dengan memanfaatkan potensi pangan lokal, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan UMKM yang ada di daerah,” ungkap Yoyok.

Meski program ini bertujuan mulia, ada indikasi bahwa para importir besar, terutama di sektor susu dan daging, mulai mencoba bermain sebagai vendor untuk program ini. Yoyok Kopitu memperingatkan bahwa jika hal ini dibiarkan, program makan siang gratis yang seharusnya menjadi jalan bagi UMKM untuk berkembang, justru akan menjadi alat untuk memperkaya oligarki yang sudah kuat.

“Ketum Kopitu melihat indikasi para importir susu dan daging sudah mulai bermain sebagai vendor dan bisa membunuh UMKM. Jika ini terjadi, bukan hanya UMKM yang akan tersingkir, tetapi juga kedaulatan pangan kita yang terancam,” tegas Yoyok.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam program makan siang bergizi ini. Presiden dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kata mundur dalam upaya melibatkan UMKM sebagai pemasok utama dalam program ini. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama oleh pelaku UMKM dan koperasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan program makan siang gratis ini akan berdampak pada popularitas pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam 100 hari pertama mereka menjabat. Jika program ini berjalan dengan baik dan UMKM benar-benar terlibat secara aktif, maka hal ini akan menjadi prestasi besar yang mendongkrak kepercayaan publik. Namun, jika program ini dikuasai oleh oligarki dan UMKM tersingkir, maka hal ini bisa menjadi bumerang yang menurunkan popularitas mereka.

“Jangan sampai kasus Bansos yang salah sasaran terulang kembali di program makan siang gratis ini. Jika UMKM dan koperasi lokal tidak dilibatkan secara maksimal, maka program ini hanya akan menjadi alat bagi oligarki untuk memperkaya diri, dan ini bisa merusak reputasi pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkas Yoyok.

Program makan siang gratis yang dicanangkan pemerintah harus menjadi peluang emas bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, bukan menjadi lahan baru bagi oligarki untuk memperkuat cengkeramannya. Dengan melibatkan UMKM, memotong rantai pasok, dan mengadopsi inovasi seperti kartu atau e-money, pemerintah dapat memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan penuh dari Presiden Jokowi menjadi jaminan bahwa program ini akan melibatkan UMKM secara maksimal, tanpa ada kata mundur. Kini, tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu mengeksekusi program ini dengan baik dan memastikan bahwa keadilan dan transparansi selalu dijunjung tinggi.