Tekanan Internasional dan Upaya Indonesia untuk Menunda Regulasi Deforestasi Uni Eropa
- Kemenko Perekonomian
Jakarta, WISATA - Menjelang akhir tahun 2024, Uni Eropa (UE) akan menerapkan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-Free Regulation/EUDR) yang berpotensi berdampak besar pada perdagangan global. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia secara aktif menyuarakan kepeduliannya terhadap EUDR, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara sejalan dalam merespons regulasi ini.
Respons Internasional terhadap EUDR
Amerika Serikat (AS) telah bergabung dalam barisan negara yang mengkritisi EUDR. Pada 30 Mei 2024, pemerintah AS, melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Thomas Vilsack, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan US Trade Representative (USTR) Katherine Tai, mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak negatif ekonomi EUDR pada produsen dan konsumen di AS dan UE. Pemerintah AS mendesak Komisi Eropa untuk menunda penerapan EUDR yang dijadwalkan akhir tahun ini.
"Amerika bipartisan menentang EUDR, sehingga Joint Task Force (JTF) EUDR yang diinisiasi Indonesia dalam kunjungan bersama Menko Perekonomian dan PM Malaysia tahun lalu mendapatkan dukungan dari negara-negara sejalan. Beberapa waktu lalu, baik Partai Republik maupun Demokrat di AS, juga mempertanyakan EUDR. Jadi LMC terinspirasi dari apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta.
Tantangan dan Permintaan Penundaan
Surat dari pemerintah AS mengidentifikasi empat tantangan utama bagi produsen komoditas di AS dalam menyesuaikan diri dengan EUDR. Tantangan tersebut meliputi: kurangnya sistem informasi yang memadai, kurangnya pedoman dari Komisi Eropa, kegagalan menunjuk otoritas nasional yang kompeten, dan klasifikasi sementara yang menyamakan semua negara produsen dalam kategori risiko standar, meskipun praktik kehutanan di beberapa negara sudah baik.
Surat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari surat para senator AS kepada USTR Katherine Tai pada 8 Maret 2024, yang memperkirakan bahwa EUDR dapat membatasi akses pasar produk kehutanan AS ke UE hingga USD3,5 miliar per tahun. Industri pulp dan kertas di AS, yang mempekerjakan sekitar 920 ribu orang secara langsung dan sekitar 2 juta orang secara tidak langsung, diharapkan diperlakukan secara adil di bawah EUDR.
