Antara Regulasi dan Kenyataan: Implementasi Pasal 57 dalam Praktik Sehari-hari
Jumat, 18 April 2025 - 10:10 WIB
Sumber :
- Cuplikan Layar
Di Maluku, penerapan kerja paksa juga mengalami tantangan unik karena kondisi kepulauan dan budaya maritim yang kuat. Regulasi yang dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan dan perbaikan kapal sering kali bertabrakan dengan kebutuhan masyarakat lokal yang bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Akibatnya, pelaksanaan regulasi di Maluku sering kali disertai dengan negosiasi informal dan penyesuaian untuk menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi tradisional.
Baca Juga :
Wakil Presiden ILC Serukan Perlindungan Pekerja Digital dan Kutuk Pelanggaran HAM oleh Israel
Tantangan dan Upaya Perbaikan Implementasi
Kelemahan Sistem Pengawasan
Salah satu tantangan utama adalah sistem pengawasan yang belum maksimal. Keterbatasan jumlah inspektur dan kesulitan dalam mengakses daerah terpencil menyebabkan pelaksanaan kerja paksa sering kali tidak terpantau secara menyeluruh. Upaya perbaikan pengawasan melalui pelaporan berkala dan penggunaan teknologi sederhana, seperti catatan administrasi yang lebih terstruktur, mulai diterapkan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
Usaha Negosiasi dan Dialog
Baca Juga :
Langkah Menuju Perubahan: Usulan Revisi Pasal 57 dan Dampaknya terhadap Kebijakan Kolonial
Respons dari masyarakat lokal, terutama melalui perlawanan diam-diam, telah memaksa pejabat kolonial untuk membuka ruang dialog. Negosiasi informal antara tokoh adat dengan aparat lokal menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini meskipun tidak sepenuhnya mengubah sistem, setidaknya memberikan ruang bagi penyesuaian yang dapat mengurangi beban kerja secara signifikan.
Perbaikan Administratif dan Reformasi Kebijakan
Dalam beberapa periode, tekanan dari masyarakat dan kritik internal di kalangan pejabat kolonial mendorong revisi regulasi. Reformasi kebijakan yang diusulkan mencakup:
- Pengurangan Hari Kerja Paksa Secara Bertahap: Mengurangi beban kerja secara perlahan agar masyarakat memiliki waktu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif.
- Pemberian Insentif dan Kompensasi: Memberikan kompensasi berupa uang atau bantuan lainnya sebagai imbalan atas tenaga kerja yang telah disalurkan.
- Peningkatan Partisipasi Lokal: Mengintegrasikan masukan masyarakat melalui tokoh adat dan perwakilan lokal dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
Halaman Selanjutnya
Dampak Implementasi terhadap Masyarakat
