Perundingan yang Menjebak: Ketika Belanda Mengundang Diponegoro ke Magelang

Perundingan yang diadakan di Magelang berlangsung dengan serangkaian pertemuan formal yang melibatkan perwakilan dari pihak Belanda dan tim perunding dari kubu Diponegoro. Agenda yang disusun tampak sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik. Beberapa topik yang diusulkan antara lain:

• Pemberian status dan otonomi terbatas bagi Kesultanan Yogyakarta: Sebagai kompensasi atas penolakan Diponegoro terhadap intervensi Belanda.
• Pencabutan beberapa kebijakan kolonial yang dianggap menindas: Seperti sistem pajak yang memberatkan dan pengambilalihan hak atas tanah.
• Jaminan keamanan dan perlindungan bagi pasukan perlawanan yang bersedia berdamai: Yang tentunya mengandung unsur kompromi dari pihak perlawanan.

Namun, di balik agenda yang tampak konstruktif itu, terdapat tekanan terselubung dari pihak Belanda untuk mendapatkan konsesi yang maksimal dan mengisolasi Diponegoro dari kekuatan pendukungnya.

3. Jebakan Politik di Balik Perundingan

a. Isolasi dari Basis Dukungan

Salah satu tujuan utama dari perundingan ini adalah untuk mengisolasi Pangeran Diponegoro dari rakyatnya. Dengan membawa beliau ke Magelang, Belanda berharap agar jarak fisik dan psikologis antara Diponegoro dan basis perlawanan—terutama para petani, bangsawan, dan pemimpin lokal di daerah-daerah pedalaman—dapat memburuk. Hal ini menyebabkan:

• Informasi dan semangat perlawanan terputus: Basis dukungan yang selama ini memberikan kekuatan moral dan logistik bagi perlawanan menjadi terpecah karena komunikasi terganggu.
• Ketidakmampuan untuk mengoordinasikan serangan balasan: Dengan terisolasi di Magelang, Diponegoro tidak dapat lagi mengontrol dan memotivasi pasukan gerilya di wilayah yang lebih luas.

b. Eksploitasi Konflik Internal

Halaman Selanjutnya

Selain isolasi, perundingan ini juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk menggali dan memperburuk konflik internal yang telah ada di antara tokoh-tokoh perlawanan. Belanda dengan cerdik: