Saat Inggris Berkuasa: Apa yang Berubah di Hindia Belanda?
- Cuplikan Layar
Jakarta, WISATA - Artikel ini ditulis berdasarkan De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Nederlandsch-Indië (Perkembangan Historis Pembagian Konstitusional Penduduk Hindia Belanda).
Disertasi karya W. E. van Mastenbroek ini mengupas secara mendalam perjalanan pembagian hukum dan administrasi penduduk di Hindia Belanda, dari masa VOC hingga masa pemerintahan Inggris. Pada artikel kedua ini, kita akan menelusuri periode penting ketika Inggris berkuasa di Hindia Belanda, terutama antara tahun 1811 dan 1816, dan bagaimana masa pemerintahan singkat tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi dan pembagian penduduk.
Latar Belakang: Transisi Kekuasaan Setelah Era VOC
Setelah berabad-abad dijalankan oleh VOC yang mengutamakan kepentingan perdagangan dan sistem klasifikasi penduduk berdasarkan agama dan asal-usul, situasi di Hindia Belanda mulai berubah. Pada tahun 1800, masa pemerintahan VOC berakhir seiring dengan berakhirnya kekuasaan perusahaan dagang besar tersebut. Namun, kekosongan kekuasaan itu tidak berlangsung lama.
Pada tahun 1811, Inggris berhasil menduduki wilayah Hindia Belanda dalam konteks konflik Eropa yang melibatkan perang Napoleon. Pemerintahan Inggris mengambil alih kendali dengan tujuan untuk mengatur kembali administrasi kolonial serta memanfaatkan potensi ekonomi wilayah tersebut. Meskipun masa kekuasaan Inggris hanya berlangsung sekitar lima tahun, periode ini memberikan dampak penting yang kemudian memengaruhi arah perkembangan sistem pemerintahan dan pembagian penduduk di tanah jajahan itu.
Kebijakan Administratif Baru di Bawah Pemerintahan Inggris
Saat Inggris berkuasa, salah satu tokoh penting yang muncul adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles, yang kemudian dikenal sebagai tokoh reformis di Hindia Belanda, membawa serangkaian kebijakan baru yang berbeda dengan sistem VOC sebelumnya.
Pemerintahan Inggris mulai dengan langkah-langkah untuk merombak sistem birokrasi dan hukum yang ada. Tujuan utama mereka adalah menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dalam hal ini, Inggris mencoba untuk menghilangkan beberapa kebijakan diskriminatif yang selama ini diterapkan oleh VOC. Misalnya, perbedaan tajam antara perlakuan terhadap penduduk Eropa dan penduduk pribumi mulai dilonggarkan.
Raffles menganggap bahwa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial, diperlukan pendekatan yang lebih modern dan rasional. Ia pun memperkenalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih bersifat administratif daripada murni berdasarkan kepentingan dagang. Salah satu upaya utamanya adalah mengintegrasikan berbagai elemen hukum dan adat yang telah berkembang di masyarakat setempat ke dalam kerangka hukum kolonial yang baru.
Perubahan Sistem Klasifikasi Penduduk
