Keadilan Menurut Plato: Menghukum yang Bersalah, Melindungi yang Tidak Bersalah

Ketidakadilan dalam Sistem Hukum Modern

Meskipun pemikiran Plato sudah berusia ribuan tahun, prinsip keadilan yang ia ajarkan masih menjadi tantangan di banyak negara. Dalam berbagai kasus, kita sering melihat bagaimana sistem hukum lebih fokus pada menghukum pelaku kejahatan, tetapi gagal melindungi individu yang tidak bersalah.

Beberapa contoh ketidakadilan dalam sistem hukum modern meliputi:

1. Salah Tangkap dan Salah Vonis
   Banyak kasus di mana seseorang yang tidak bersalah dipenjara akibat kesalahan dalam proses penyelidikan atau keputusan hukum yang tidak adil. Contoh kasus salah vonis bisa ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana beberapa individu baru terbukti tidak bersalah setelah bertahun-tahun dipenjara.
2. Kriminalisasi Terhadap Kaum Lemah
   Di beberapa negara, hukum sering kali lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Sementara orang miskin bisa dipenjara karena kesalahan kecil, pelanggaran besar oleh pejabat atau pengusaha kaya sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
3. Kurangnya Perlindungan bagi Korban Kejahatan
   Banyak korban kejahatan, terutama perempuan dan anak-anak, yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari negara. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban sering kali mendapatkan stigma sosial, sementara pelaku bisa bebas karena kurangnya bukti atau lemahnya penegakan hukum.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Hukum
   Tidak jarang aparat hukum menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau politik. Kasus penyuapan, penghilangan barang bukti, atau manipulasi hukum adalah contoh nyata bagaimana sistem hukum bisa dimanfaatkan untuk melindungi kelompok tertentu, bukan untuk menegakkan keadilan.

Bagaimana Mewujudkan Keadilan yang Sesuai dengan Prinsip Plato?

Agar keadilan benar-benar tercapai seperti yang diajarkan Plato, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam sistem hukum modern:

1. Reformasi Sistem Peradilan
   Perubahan dalam sistem hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar adil dan bebas dari intervensi politik atau ekonomi.
2. Peningkatan Transparansi dalam Penegakan Hukum
   Proses hukum harus lebih terbuka kepada publik agar tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
3. Perlindungan bagi Individu yang Tidak Bersalah
   Negara harus memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban kesalahan hukum, termasuk dengan memperbaiki sistem investigasi dan pembuktian di pengadilan.
4. Pemberian Hukuman yang Proporsional
   Hukuman bagi pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatannya dan bertujuan untuk memperbaiki, bukan sekadar menghukum.
5. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat
   Pendidikan hukum harus diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum.

Halaman Selanjutnya

Kesimpulan