Inikah Bukti Kesemrawutan Pengelolaan UMKM: Pemerintah Tidak Hadir untuk UMKM, Tumbuh Liar Tanpa Arah?

Fenomena pungutan liar yang dialami oleh pelaku UMKM juga menjadi sorotan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang harus membayar pungutan tambahan agar bisa berjualan di lokasi strategis. Kondisi ini semakin memperburuk situasi mereka yang sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat minimnya dukungan pemerintah.

Selain pungutan liar, Yoyok menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi. Ia menyarankan agar pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial, minimal berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tanpa terkecuali.

“Para pelaku usaha mikro sering kali bekerja di kondisi yang berisiko, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau pengrajin di industri rumahan. Jaminan sosial menjadi hak dasar yang harus mereka dapatkan, dan pemerintah harus memastikan hal ini,” tambahnya.

Subsidi untuk Pengusaha Mikro dan Kecil

Selain itu, Yoyok juga mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pengusaha mikro dan kecil yang penghasilannya tidak mencapai UMR setempat. Subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang selama ini berjuang di tengah tekanan ekonomi yang tidak menentu.

“Subsidi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang penghasilannya di bawah UMR adalah bentuk perhatian nyata dari pemerintah. Dengan subsidi tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk bertahan dan mengembangkan usaha mereka,” ujarnya.

Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Halaman Selanjutnya

Yoyok berharap pemerintahan mendatang, khususnya Kementerian UMKM di bawah Presiden Prabowo, dapat menciptakan program-program yang lebih konkret untuk mendukung UMKM. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan para pelaku UMKM di sentra-sentra bisnis mereka.