Inikah Bukti Kesemrawutan Pengelolaan UMKM: Pemerintah Tidak Hadir untuk UMKM, Tumbuh Liar Tanpa Arah?

Yoyok berharap pemerintahan mendatang, khususnya Kementerian UMKM di bawah Presiden Prabowo, dapat menciptakan program-program yang lebih konkret untuk mendukung UMKM. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan para pelaku UMKM di sentra-sentra bisnis mereka.

“Menteri harus turun ke lapangan, tanyakan apa yang mereka butuhkan, apa yang dapat pemerintah bantu. Kehadiran pejabat di tengah-tengah UMKM akan memberikan semangat baru bagi mereka. Masalah memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap, tetapi perhatian kecil saja sudah cukup untuk memompa semangat mereka,” kata Yoyok.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah harus menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan dalam bidang digitalisasi bisnis, dan strategi pemasaran yang dapat memperluas jangkauan pasar mereka.

Program UMKM yang Lebih Realistis

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, Yoyok mengusulkan beberapa langkah konkret:

1. Pendataan UMKM secara nasional – Agar pemerintah memiliki basis data yang jelas mengenai jumlah, lokasi, dan kebutuhan pelaku UMKM.
2. Penyediaan ruang khusus bagi UMKM – Baik di pasar tradisional maupun area publik, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan tertib.
3. Regulasi yang bebas pungli – Menghilangkan praktik pungutan liar yang selama ini memberatkan pelaku usaha kecil.
4. Subsidi bagi usaha kecil berpenghasilan di bawah UMR – Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
5. Jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan – Minimal untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pelaku UMKM berisiko tinggi.
6. Pelatihan dan pendampingan – Dalam bidang keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk.

UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Nasional

Halaman Selanjutnya

Data dari Bank Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa 74% pelaku UMKM menghadapi kendala utama seperti akses pasar, modal usaha, dan regulasi yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.