RAPBN 2025: Apakah Asumsi Ekonomi Makro Mampu Menjaga Stabilitas Nasional?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • Instagram @smindrawati

Sri Mulyani juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk menerapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Cukai ini diharapkan tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Transformasi Ekonomi: Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju 2045

Menjaga Stabilitas dan Keberlanjutan Pembangunan

Salah satu indikator penting yang menjadi fokus dalam RAPBN 2025 adalah tingkat pengangguran terbuka, yang ditargetkan berada di kisaran 4,5-5,0%. Tingkat kemiskinan juga diharapkan dapat ditekan hingga mencapai 7,0-8,0%, dengan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka nol. Selain itu, Gini Rasio, yang mengukur kesenjangan pendapatan, diharapkan berada di kisaran 0,379-0,382. Indeks Modal Manusia, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia, juga diharapkan meningkat menjadi 0,56.

Strategi Pemerintah Indonesia Membangun Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan

Untuk sektor pertanian dan perikanan, pemerintah menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di angka 105-108. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam RAPBN 2025 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Harapan

Indonesia Tumbuh Kuat di Tengah Ketidakpastian Global, Mengukuhkan Diri di Level Investment Grade

Rapat kerja Komisi XI DPR RI ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa RAPBN 2025 dapat menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan asumsi ekonomi makro yang kuat, target pembangunan yang jelas, dan indikator pembangunan yang terukur, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Implementasi kebijakan yang efektif dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam RAPBN 2025 benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Sri Mulyani berharap, dengan semangat kerja sama antara pemerintah dan DPR, RAPBN 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.