Begini Cara Negara-negara Maju Membangun Sistem Perlindungan Data, Bagaimana dengan Indonesia?

Jakarta, WISATA – Dalam era digital saat ini, perlindungan data menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh setiap negara. Negara-negara maju telah mengembangkan berbagai strategi dan regulasi untuk membangun sistem perlindungan data yang efektif. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Berikut penjelasannya.

Pendekatan Negara-negara Maju dalam Perlindungan Data

Uni Eropa: GDPR sebagai Standar Emas

Uni Eropa (UE) dikenal dengan regulasi General Data Protection Regulation (GDPR) yang diimplementasikan pada Mei 2018. GDPR menetapkan standar tinggi dalam perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data. Perusahaan yang melanggar ketentuan GDPR dapat dikenai denda yang sangat besar, mencapai 20 juta Euro atau 4% dari total pendapatan tahunan, mana yang lebih tinggi.

Amerika Serikat: Berbasis Sektor

Amerika Serikat mengadopsi pendekatan berbasis sektor dalam perlindungan data. Beberapa regulasi utama termasuk Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) untuk data kesehatan, dan Federal Trade Commission Act (FTC Act) yang mengatur praktik bisnis yang adil dan perlindungan konsumen. Selain itu, beberapa negara bagian seperti California telah menerapkan regulasi yang lebih ketat, seperti California Consumer Privacy Act (CCPA).

Jepang: Act on the Protection of Personal Information (APPI)

Jepang memiliki Act on the Protection of Personal Information (APPI) yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan direvisi pada tahun 2017 untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. APPI menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data dan mewajibkan perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan data pribadi mereka.

Situasi di Indonesia

Perkembangan Regulasi Perlindungan Data

Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan data dan sedang dalam proses memperkuat regulasinya. Pada Oktober 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi landasan hukum utama untuk perlindungan data pribadi di negara ini. UU PDP ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan penanganan pelanggaran data.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun UU PDP sudah disahkan, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data. Selain itu, infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi yang efektif dari regulasi ini.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan data. Salah satunya adalah dengan mengadakan berbagai seminar, workshop, dan kampanye publik. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga internasional, untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan data di Indonesia.

Perlindungan data menjadi isu yang semakin penting di era digital. Negara-negara maju telah mengembangkan berbagai regulasi dan strategi untuk melindungi data pribadi warganya. Indonesia, dengan disahkannya UU PDP, sedang menuju arah yang sama. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan infrastruktur teknologi guna memastikan perlindungan data yang efektif di Indonesia.

Untuk mendukung perkembangan ekonomi, teknologi, dan dunia digital, ajang Indonesia Internet Expo and Summit 2024 dalam Indonesia Teknologi and Innovation (INTI-2024) akan menjadi platform yang tepat untuk melihat inovasi terbaru dalam bidang teknologi dan internet. INTI adalah pameran dan konferensi terkait teknologi dan inovasi terbesar di Indonesia. Ikuti dan daftarkan diri Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dan berpartisipasi dalam acara tersebut. https://inti.asia/