UNAIR: Tim Riset Gali Penyebab Tingginya Perceraian di Banyuwangi, Hasilnya?

Surabaya, WISATA – Tim riset Universitas Airlangga (Unair) menggelar penelitian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kelompok yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tersebut, menggali penyebab tingginya perceraian di wilayah Sunrise of Java itu.

Ketua Tim sekaligus Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam (SIKIA), Firrial Eksa Maulidania Putri mengatakan, tingginya angka perceraian yang merata di wilayah perdesaan dan perkotaan Banyuwangi, melatarbelakangi pelaksanakan riset tersebut.

“Kami ingin melihat, apakah terdapat konstruksi sosial masyarakat yang berbeda antara kedua wilayah tersebut, karena memiliki angka perceraian yang tinggi,” terang Firrial.

Dalam riset itu, Firrial menerangkan jika timnya mengambil dua wilayah yang menjadi sampel penelitian.

Wilayah pertama ialah Kecamatan Genteng sebagai representasi perkotaan dan yang kedua adalah Kecamatan Muncar sebagai representasi perdesaan.

Menurut Firrial, riset tentang konstruksi sosial masyarakat perdesaan dengan perkotaan terkait perceraian, masih belum ada.

Akhirnya, di bawah bimbingan Syifa’ul Lailiyah, SKM, M.Kes, tim tersebut melakukan penelitian dasar, dengan mengkhususkannya pada Kabupaten Banyuwangi.

Firrial bersama anggota timnya; Ghani Armando, Dimas Ahmad Nurullah Subekti, dan Mohamad Devan Tri Oktavadhan, selanjutnya melakukan riset lapangan.

Hasilnya, tim tersebut menemukan perbedaan konstruksi sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan Banyuwangi mengenai keluarga berencana terhadap perceraian.

“Di mana stigma masyarakat perdesaan mengenai perceraian, cenderung karena adanya praktik patriarki dan pernikahan sebagai fungsi reproduksi. Pada wilayah perkotaan, stigma perceraian erat kaitannya dengan masalah finansial,” ungkap Firrial.

Dari riset tersebut, satu luaran yang mereka bangun dan dapat berdampak positif bagi masyarakat, adalah policy brief atau ringkasan kebijakan.

Meskipun masyarakat tidak langsung merasakannya, ringkasan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan.

“Secara tidak langsung, luaran tambahan berupa policy brief, akan memberikan pandangan baru mengenai perceraian. Menerapkan policy brief, berpotensi menekan angka kasus perceraian serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga,” lanjut Firrial.

(Sumber: unair.ac.id)