Peringatan 2 November: Mengenang Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk Kedaulatan Indonesia
- museum.kemdikbud.go.id
Malang, WISATA – Pasca proklamasi, Belanda masih enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua kali Agresi Militer dilancarkan oleh Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, tetapi perlawanan yang kuat dari rakyat Indonesia dan dukungan internasional mendorong mereka ke meja perundingan. Setelah beberapa perjanjian sebelumnya seperti Linggarjati (1947) dan Renville (1948) yang belum tuntas, Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan untuk mempertemukan pandangan kedua belah pihak secara formal.
KMB adalah pertemuan bersejarah antara pemerintah Belanda dan perwakilan Republik Indonesia yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini bertujuan menyelesaikan konflik antara kedua pihak setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Konferensi ini dihadiri oleh beberapa delegasi, yaitu:
- Delegasi Indonesia, dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Delegasi Belanda, dipimpin oleh J.H. van Maarseveen.
- Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yaitu perwakilan negara-negara bagian yang dibentuk Belanda di Indonesia sebagai upaya federalisasi wilayah.
- Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI), yang berperan sebagai penengah dalam perundingan.
Pembicaraan berlangsung alot karena banyak perbedaan pandangan, terutama terkait masalah politik, ekonomi, dan pertahanan. Namun, setelah berbagai perdebatan, kedua belah pihak akhirnya menyetujui sejumlah poin penting, termasuk:
- Pengakuan Kedaulatan: Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya pada 27 Desember 1949.
- Pembentukan RIS: Indonesia akan menjadi negara serikat dengan bentuk federal yang terdiri atas beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia.
- Status Irian Barat: Wilayah ini menjadi salah satu isu sensitif dan disepakati untuk ditunda penyelesaiannya hingga satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
- Masalah Ekonomi dan Utang: Indonesia akan menanggung sebagian utang Hindia Belanda, meski ini menjadi topik yang kontroversial di kemudian hari.
KMB berhasil mengakhiri konflik bersenjata dan mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pada 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, dan RIS resmi berdiri dengan Soekarno sebagai presiden pertamanya. Namun, bentuk federal ini tak bertahan lama, karena banyak negara bagian yang bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.
