Tegas! Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Copot Birokrasi dan Pejabat yang Mempersulit Rakyat

Jakarta, WISATA - Pada sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada jajaran menteri dan pejabat negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya menghilangkan hambatan birokrasi yang kerap menyulitkan masyarakat. Ia mendesak seluruh menteri untuk lebih berani dalam menindak birokrat yang tidak mendukung kepentingan rakyat.

"Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintahan kita sering mempersulit, bukan mempermudah kebutuhan rakyat," ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas. "Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Menteri-menteri, sekarang saya tekankan, mari kita lebih berani, mari kita tidak ragu-ragu untuk memberi layanan terbaik bagi rakyat kita," lanjutnya.

Kritik Tajam terhadap Birokrasi yang Rumit

Pidato Presiden Prabowo mengacu pada berbagai keluhan yang muncul di tengah masyarakat mengenai birokrasi yang berbelit-belit. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) 2023, sekitar 70% responden merasa bahwa birokrasi di Indonesia masih lamban dan mempersulit pengurusan berbagai kebutuhan, mulai dari dokumen kependudukan hingga perizinan usaha. Bahkan, menurut World Bank Ease of Doing Business 2023, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berbisnis. Peringkat ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi terkait efisiensi birokrasi.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya tindakan nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan memastikan pejabat yang tidak memenuhi standar kerja akan digantikan. "Jangan ragu-ragu untuk melaporkan pejabat yang tidak memenuhi tugasnya, dan segera kita ganti dengan yang lebih kompeten," ujarnya.

Sidang Perdana Kabinet Merah Putih

Sidang perdana Kabinet Merah Putih dihadiri oleh seluruh jajaran kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, serta pejabat tinggi lainnya. Pada pertemuan ini, Presiden Prabowo memberikan mandat penuh kepada para menteri untuk mengawal reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang saat ini berada di angka 34 dari skala 100 menurut data Transparency International 2023.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo diharapkan akan membawa dampak positif bagi ekonomi dan sosial Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, percepatan layanan birokrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,5% pada tahun 2025. Efisiensi birokrasi juga diprediksi akan meningkatkan peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-50 dari 141 negara.

Selain itu, Kementerian Investasi telah mengumumkan rencana untuk memangkas prosedur perizinan usaha menjadi hanya tiga langkah utama, dengan target penyelesaian maksimal 14 hari kerja. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Tantangan bagi Para Menteri

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa para menteri harus siap menghadapi tantangan besar dalam menjalankan reformasi ini. Mereka harus memastikan birokrasi di setiap kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tanpa adanya pungutan liar. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2024, sekitar 48% masyarakat mengaku masih menghadapi pungutan liar dalam pengurusan dokumen resmi di berbagai instansi pemerintahan.

"Saudara-saudara, saya beri wewenang untuk mencopot segera pejabat yang tidak patuh, yang tidak bekerja keras untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden Prabowo, yang juga menekankan bahwa pejabat negara tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Langkah Nyata Pemerintah

Sebagai langkah awal dalam reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan program evaluasi kinerja untuk seluruh pejabat eselon I dan II. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan terlibat dalam audit menyeluruh terhadap proses birokrasi di kementerian untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika turut ambil bagian dengan merancang aplikasi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara online, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungutan liar. Proyek ini dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun 2024 dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik hingga 80%, menurut estimasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih memberikan sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Harapan masyarakat tinggi agar perubahan ini dapat segera terasa, terutama dalam peningkatan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan.