Tegas! Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Copot Birokrasi dan Pejabat yang Mempersulit Rakyat
- presidenri.go.id
Jakarta, WISATA - Pada sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada jajaran menteri dan pejabat negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya menghilangkan hambatan birokrasi yang kerap menyulitkan masyarakat. Ia mendesak seluruh menteri untuk lebih berani dalam menindak birokrat yang tidak mendukung kepentingan rakyat.
"Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintahan kita sering mempersulit, bukan mempermudah kebutuhan rakyat," ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas. "Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Menteri-menteri, sekarang saya tekankan, mari kita lebih berani, mari kita tidak ragu-ragu untuk memberi layanan terbaik bagi rakyat kita," lanjutnya.
Kritik Tajam terhadap Birokrasi yang Rumit
Pidato Presiden Prabowo mengacu pada berbagai keluhan yang muncul di tengah masyarakat mengenai birokrasi yang berbelit-belit. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) 2023, sekitar 70% responden merasa bahwa birokrasi di Indonesia masih lamban dan mempersulit pengurusan berbagai kebutuhan, mulai dari dokumen kependudukan hingga perizinan usaha. Bahkan, menurut World Bank Ease of Doing Business 2023, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berbisnis. Peringkat ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi terkait efisiensi birokrasi.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya tindakan nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan memastikan pejabat yang tidak memenuhi standar kerja akan digantikan. "Jangan ragu-ragu untuk melaporkan pejabat yang tidak memenuhi tugasnya, dan segera kita ganti dengan yang lebih kompeten," ujarnya.
Sidang Perdana Kabinet Merah Putih
Sidang perdana Kabinet Merah Putih dihadiri oleh seluruh jajaran kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, serta pejabat tinggi lainnya. Pada pertemuan ini, Presiden Prabowo memberikan mandat penuh kepada para menteri untuk mengawal reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang saat ini berada di angka 34 dari skala 100 menurut data Transparency International 2023.
