Keadilan sebagai Keseimbangan: Mengadaptasi Teori Rawlsian dalam Kebijakan Publik Indonesia
- Tangkapan layar
Penerapan prinsip Rawlsian dalam pembangunan infrastruktur juga berarti bahwa kebijakan pembangunan harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang paling membutuhkan. Ini adalah bagian dari prinsip Rawls tentang perbedaan, yang mengutamakan kepentingan mereka yang paling tidak beruntung.
4. Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran
Program bantuan sosial yang ada di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi ketimpangan sosial. Namun, untuk lebih efektif, program-program tersebut harus dirancang dengan lebih cermat agar dapat tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Pemerintah harus memantau dan menilai efektivitas dari program ini secara berkala, serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Tantangan Penerapan Teori Rawlsian di Indonesia
Meskipun teori Rawlsian memberikan kerangka yang sangat baik untuk merancang kebijakan yang adil, penerapannya di Indonesia tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain:
1. Ketidaksetujuan Politik: Di Indonesia, banyak keputusan kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan lobi-lobi kekuatan tertentu. Kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan kurang beruntung sering kali terhambat oleh kepentingan elit politik yang dominan.
2. Ketergantungan pada Program Bantuan: Meskipun bantuan sosial penting, ketergantungan pada program tersebut dapat menciptakan budaya subsidi yang tidak produktif. Oleh karena itu, kebijakan juga perlu fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
