Jusuf Kalla Kritik Rencana Penambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja
- viva.co.id
Jakarta, WISATA - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, memberikan kritik terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Menurutnya, penambahan tersebut tidak mencerminkan semangat kabinet kerja, melainkan lebih kepada aspek politis.
"Penambahan kementerian seperti itu bukan lagi menunjukkan semangat kabinet kerja, melainkan lebih kepada politisasi kabinet. Jika penambahan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung, maka kabinet tersebut lebih bersifat politis," ujar JK kepada wartawan di Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Mei 2024.
Menurut Jusuf Kalla, jika Prabowo Subianto benar-benar ingin menambah jumlah kementerian, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara harus dilakukan. Dia juga menekankan pentingnya para profesional yang memegang jabatan di dalam kementerian, meskipun ada kemungkinan pilihan jatuh kepada politisi.
"Dahulu kementerian dibagi antara profesional dan politisi. Namun, politisi yang ditunjuk juga harus memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, JK menyatakan bahwa jumlah kementerian harus disesuaikan dengan program kerja yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, jumlah 34 kementerian sudah cukup ideal untuk mengelola negara.
"Menurut saya, jumlah 34 kementerian sudah cukup, jika dibandingkan dengan negara lain," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Wacana ini didukung oleh elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengungkapkan dukungannya terhadap rencana tersebut.
