Alergi Politik, Apa, Mengapa, dan Seberapa Berbahaya ?

Kotak Suara (ilustrasi)
Sumber :
  • Pexels

Malang, WISATA - Alergi politik merupakan fenomena yang semakin meningkat di Indonesia dan tingkat global. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022, sebanyak 67,4% responden menyatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan politik. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa hanya 32,6% responden yang percaya bahwa politik dapat mengubah keadaan.

img_title Balai P2SDM Wilayah VI dan BPKH XVI Palu Gelar Bimtek SIG serta Operasional Drone Untuk Perkuat Tata Kelola Hutan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa alergi politik. Secara umum, alergi politik dapat diartikan sebagai sikap apatis atau bahkan antipati terhadap dunia politik. Orang yang alergi politik biasanya tidak tertarik untuk mengikuti perkembangan politik, tidak percaya bahwa politik dapat mengubah keadaan, atau bahkan merasa bahwa politik hanya akan memperburuk keadaan.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya alergi politik di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: Korupsi dan ketidakadilan, Kompleksitas politik, Keterlibatan politik yang terbatas dan Ketidakpercayaan terhadap politisi

img_title Bojonegoro Dinilai Siap Jadi Kabupaten Percontohan Kawasan Tanpa Rokok, Lindungi Masyarakat dari Bahaya Asap Rokok

Semua Karena Keputusan Politik

Sepiring nasi, sekerat daging, sepotong tempe, dan satu sendok sambal  yang ada di meja makan adalah hasil keputusan politik. Para politisi lah yang menetapkan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana produk-produk tersebut dihasilkan dan sampai bisa tersaji di meja makan.

img_title UI Nonaktifkan Sementara 16 Mahasiswa FH Terkait Dugaan Pelecehan Verbal, Proses Pemeriksaan Masih Berjalan

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan politik yang terkait dengan ketersediaan makanan:

·        Subsidi pupuk dan obat-obatan. Subsidi pupuk dan obat-obatan membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan.

·        Kebijakan impor. Kebijakan impor dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan pangan, terutama untuk komoditas yang tidak dapat diproduksi secara lokal.

·        Tata kelola niaga. Tata kelola niaga yang baik dapat membantu untuk memastikan bahwa harga pangan terjangkau bagi masyarakat.

·        Kebijakan riset. Kebijakan riset dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan

Kebijakan-kebijakan politik ini dapat berdampak langsung pada ketersediaan makanan. Misalnya, jika pemerintah menaikkan subsidi pupuk, maka petani akan dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan.

Kebijakan politik juga dapat berdampak tidak langsung pada ketersediaan makanan. Misalnya, jika pemerintah menerapkan kebijakan impor yang ketat, maka harga pangan dapat menjadi lebih mahal. Hal ini dapat membuat masyarakat kesulitan untuk membeli makanan.

Halaman Selanjutnya
img_title