Waduh TikTok Diblokir di Amerika Serikat, Yuh Kepoin Dampaknya dan Perspektif Unik di Baliknya

Jakarta, WISATA– Pada 19 Januari 2025, pengguna TikTok di Amerika Serikat harus menerima kenyataan pahit: aplikasi video populer ini resmi tidak lagi dapat diakses setelah pemerintah memberlakukan larangan total. Keputusan ini adalah puncak dari perjalanan panjang kontroversi terkait privasi data dan keamanan nasional yang melibatkan platform asal Tiongkok tersebut.

Dalam sebuah pop-up yang muncul kepada pengguna, TikTok menyampaikan rasa kecewa atas situasi ini. “Kami menyesal bahwa undang-undang AS yang melarang TikTok akan berlaku mulai 19 Januari, yang memaksa kami untuk menghentikan layanan sementara di AS,” bunyi pesan tersebut. “Kami sedang bekerja untuk memulihkan layanan kami di AS secepat mungkin dan sangat menghargai dukungan Anda. Tetap pantau perkembangan selanjutnya.”

Apa yang Terjadi Setelah Larangan TikTok?

Larangan ini memiliki konsekuensi besar. Pengguna lama tidak bisa lagi menikmati konten baru, sementara pengguna baru tidak dapat mengunduh aplikasi ini dari App Store atau Google Play. Bahkan aplikasi lain yang dimiliki oleh ByteDance seperti CapCut, Lemon8, dan Gauth juga ikut terdampak.

Keputusan ini datang setelah Mahkamah Agung AS dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok atau menghadapi pemblokiran total. Alasannya? Kekhawatiran bahwa algoritma TikTok bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah Tiongkok, yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional Amerika.

Kenapa TikTok Dianggap Berbahaya?

TikTok tidak seperti aplikasi biasa. Dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif di AS, platform ini memiliki akses luar biasa terhadap data pengguna—mulai dari kebiasaan konsumsi konten hingga lokasi pengguna. Pemerintah AS khawatir data ini bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menyebarkan propaganda atau bahkan melakukan spionase.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyebut TikTok sebagai “platform unik” yang perlu perlakuan khusus terkait perlindungan kebebasan berbicara. Meskipun mengakui nilai TikTok sebagai ruang berekspresi, pengadilan menilai langkah ini diperlukan untuk melindungi warga AS dari potensi ancaman.

“TikTok adalah tempat bagi jutaan orang untuk berkreasi dan berinteraksi. Namun, kekhawatiran tentang privasi data dan pengaruh asing terlalu besar untuk diabaikan,” tulis pengadilan dalam dokumen resminya.

Pemerintah: TikTok Masih Punya Peluang

Gedung Putih menyebutkan bahwa TikTok masih bisa beroperasi di AS, asalkan ByteDance bersedia menjual aplikasinya kepada perusahaan Amerika atau entitas lain yang dianggap mampu menjamin keamanan data. Undang-undang ini sebenarnya telah dibahas sejak 2024, namun baru disahkan setelah pemerintah merasa bahwa risiko terhadap keamanan nasional tidak lagi bisa ditoleransi.

Jaksa Agung Merrick Garland memberikan pernyataan tegas: “Langkah ini bertujuan melindungi warga Amerika dari pengaruh rezim otoriter yang ingin menggunakan teknologi untuk melemahkan kita. Data adalah senjata baru, dan kita harus melindunginya.”

Gelombang Kritik: Apakah Ini Solusi yang Tepat?

Tidak semua orang setuju dengan keputusan ini. Electronic Frontier Foundation (EFF), organisasi advokasi teknologi, menyebut langkah tersebut sebagai solusi yang terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks.

“Melarang satu aplikasi tidak akan menyelesaikan masalah privasi data di Amerika. Yang kita butuhkan adalah regulasi yang lebih luas untuk melindungi semua warga dari penyalahgunaan data,” ungkap perwakilan EFF dalam pernyataannya.

Dampak Tidak Terduga: Alternatif Lain yang Malah Meningkat

Ironisnya, larangan TikTok justru memicu fenomena baru. Banyak pengguna beralih ke aplikasi lain seperti RedNote (Xiaohongshu) yang juga dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa larangan terhadap TikTok saja mungkin tidak cukup untuk mengurangi pengaruh asing di pasar media sosial Amerika.

Senator Mark Warner dari Virginia menyoroti hal ini melalui akun Bluesky, mengatakan, “Alih-alih menggunakan platform domestik, warga Amerika kini malah berpindah ke aplikasi asing lainnya. Kita butuh pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh.”

Masih Ada Harapan?

Meski larangan ini terlihat final, ada secercah harapan untuk TikTok. Presiden terpilih Donald Trump menyebut dalam wawancaranya dengan NBC News bahwa ia mungkin akan memberikan perpanjangan waktu bagi TikTok untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang baru.

Hal serupa pernah terjadi di negara lain. India, misalnya, melarang TikTok pada 2020, sementara Kanada baru-baru ini mengikuti langkah serupa. Namun, TikTok tetap menjadi platform dominan secara global, dengan daya tarik yang sulit ditandingi oleh pesaingnya.

Masa Depan Teknologi dan Kebijakan Global

Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi, geopolitik, dan kebijakan saling berinteraksi di era digital. Larangan TikTok bukan hanya soal satu aplikasi, melainkan bagian dari perdebatan global tentang bagaimana melindungi privasi dan keamanan di dunia yang semakin terhubung.

Namun, banyak pihak percaya bahwa larangan ini adalah langkah awal menuju regulasi teknologi yang lebih baik. Dunia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya melindungi data, tetapi juga menjamin keadilan dan inklusivitas dalam penggunaan teknologi.

TikTok mungkin telah "menghilang" dari layar pengguna Amerika, tetapi perdebatan tentang teknologi, privasi, dan geopolitik masih jauh dari selesai. Apa yang terjadi hari ini di Amerika bisa menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain di masa depan.